Labuhanbatu | Sumut | intelpostnews.com.
Guna menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 440.5.7/4190/Bangda, perihal pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Labuhanbatu melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) melaksanakan aksi ke VI rembuk stunting untuk meningkatkan sistem pengolahan data stunting, dan cakupan intervensi di Hotel Platinum Rantauprapat, Selasa (22/10).
Kepala Dinas DP2KB, Hj. Mahrani S.KM M.KM mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi lanjutan yang telah dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Kata Mahrani, Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia, terutama masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada Balita, serta masalah Anemia dan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil,”katanya.
Mahrani menjelaskan, kekurangan gizi pada Ibu Hamil dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah (BBLR), kekurangan pada Balita, termasuk masalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (HPK).
“Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya yang diakibatkan kekurangan gizi pada seribu HPK bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki,”jelasnya.
Kata Mahrani, dari tahun 2021 hingga saat ini, Labuhanbatu menjadi salah satu kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting di Sumatera Utara. Sesuai dengan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI), tahun 2023 memiliki prevalensi stunting 20,2%, diharapkan tahun ini prevalensi turun di angka 14%.
Saat ini, lanjut Mahrani, Pemkab Labuhanbatu terus melakukan upaya-upaya dalam menurunkan angka stunting hingga berada di 14% pada tahun ini. Meski begitu, Mahrani berharap kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling bekerja sama, terutama terkait dengan data.
“Penurunan stunting memerlukan kerjasama dengan semua OPD, terutama terkait dengan data. Kami berharap kepada OPD terkait dengan stunting (Tim Percepatan Penurunan Stunting) untuk tetap melaporkan kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dalam memperkuat cakupan dan layanan,”tutupnya.( Syafii)
