Tasikmalaya| intelpostnews.com
Jawa Barat,- Diduga ada unsur untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melantik sebanyak 2466 (Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah menerima SK sejak awal maret 2024 dan menandatangani kontrak kerjasama pengabdian pada tanggal 23 april 2024 lalu, dilantik pada tanggal 7 Mei 2024 lalu dan baru menerima gaji pertamanya di bulan juni 2024 saat ini. Namun dari 2466 PPPK tersebut tidak menerima gaji ke 13.
Baca juga link berita sebelumnya dibawah ini ;
Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya Drs. Iing Farid Khozin, M.Si, yang belum memberikan penjelasan kepada awak media, saat dikonfirmasi ulang melalui telepon whatsapp miliknya (Selasa, 9 Juli 2024) terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait adanya dugaan kesenjangan pihaknya memperlambat proses pelantikan P3K, Iing pun malah meminta pihak media ini untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang PPIK BKPDSM Kabupaten Tasikmalaya atas nama Nuraeni sembari mengirimkan nomor telepon whatsapp nya.
“Mangga ke Bu Kabid“, singkatnya.
Diwaktu yang sama, tim intelpostnews.com melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang PPIK BKPDSM Kabupaten Tasikmalaya atas nama Nuraeni melalui telepon whatsapp miliknya dengan nomor 0812229799xx yang didapat dari Kepala BKPDSM Kabupaten Tasikmalaya. Saat dikonfirmasi, Nuraeni mengatakan terkesan enggan juga memberikan keterangan lebih jelas kepada awak media dengan jawaban, jika penjelasannya sama persis dengan penjelasan salah satu kasi nya yang pernah ada di dalam pemberitaan sebelumnya.
“Ya kan sudah dijelaskan oleh Pak Asep waktu itu sama Bapak dan sudah ada juga didalam pemberitaan yang Bapak buat kemarin, ya seperti itulah penjelasan yang sebenarnya Pak“, ucap Nuraeni.
