Dinamika Pers Nasional: Tuntutan Reformasi dan Keadilan

Rokan Hilir // intelpostnews.com
Dalam sorotan terkini, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) menyerukan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap nasib wartawan daerah dan menuntut klarifikasi dari Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengenai praktik monopoli dan dugaan korupsi yang mengguncang dunia pers.

PPDI, yang dipimpin oleh Feri Sibarani, SH, MH, mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang telah merugikan ribuan wartawan dan perusahaan pers di daerah selama hampir tiga dekade, sampaikannya, dalam sebuah Konfrensi Pers secara virtual, Senin (15/4/2024).

Kontroversi Konstituen Dewan Pers Labelisasi ‘Konstituen’ dan ‘Non Konstituen’ oleh Dewan Pers telah menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, merugikan hak-hak wartawan dan perusahaan pers yang berbadan hukum. PPDI mendesak Presiden untuk mempertanyakan dasar hukum dari pemberian status ini dan memperingatkan bahwa hal tersebut dapat memicu ‘Reformasi Jilid II’ dalam dunia pers Indonesia, ucapnya.

Menurut Feri, kerugian Ekonomi dan Hak Asasi PPDI menyoroti kerugian ekonomi yang signifikan dan potensi kerugian berkelanjutan bagi wartawan dan perusahaan pers di daerah akibat praktik pemerintah dan swasta yang menggunakan status ‘Konstituen Dewan Pers’ sebagai tolak ukur kemitraan.

Feri Sibarani menegaskan bahwa Dewan Pers harus bertanggung jawab secara hukum atas diskriminasi dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, Pancasila, dan UUD 1945.

“Skandal Dana Hibah BUMN adalah, merupakan pemicu Reformasi Pers”

PPDI mengungkapkan bahwa wacana reformasi pers di Indonesia dipicu oleh skandal dana hibah BUMN. Dugaan korupsi dana UKW di PWI Pusat yang bersumber dari BUMN atas persetujuan Presiden RI, Joko Widodo, menjadi titik tolak bagi seruan perubahan. Skandal ini, yang terjadi di tubuh organisasi konstituen Dewan Pers sendiri, menandai kebutuhan mendesak untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publikasi, tandasnya.

PPDI menyerukan agar skandal ini diinvestigasi secara menyeluruh dan tuntas, memastikan bahwa setiap sen dana publikasi digunakan dengan benar dan adil. Reformasi pers yang diwacanakan tidak hanya tentang perubahan struktural, tetapi juga tentang pemulihan integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pers, tutupnya.

Ringkasan ini dirancang untuk menangkap esensi dari isu-isu yang diangkat dalam siaran pers dengan cara yang lebih terstruktur dan menarik bagi pembaca. Semoga ini memenuhi ekspektasi Anda dan membantu dalam menyampaikan pesan yang kuat dan jelas kepada publik.

Penulis : Arjuna Sitepu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *