Sekayu – Kasus penjatuhan sanksi terhadap dr. Tuti Rahayu M.Kes, dokter Puskesmas di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, kian menimbulkan sorotan serius. Tim Media Intelpostnews bersama pendampingan ahli hukum Sumatera Selatan mencermati dugaan tindakan melampaui kewenangan oleh oknum Inspektorat Kabupaten Muba dan BKPSDM Muba terkait sanksi yang memuat unsur larangan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perlu dicatat, sampai saat ini semua analisis ini adalah dugaan yang masih menunggu verifikasi resmi dari instansi‑instansi terkait.
Berdasarkan analisis Hukum ketentuan batas Wewenang Inspektorat dan BKPSDM Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, kewenangan Inspektorat dan BKPSDM adalah menangani disiplin administratif ASN, dengan jenis sanksi yang sudah diatur secara limitatif, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, sampai pemberhentian PNS.
Menurut kajian tim pendamping hukum Intelpostnews, Sanksi berupa larangan praktik medis / larangan melayani pasien masyarakat bukan termasuk kewenangan Inspektorat maupun BKPSDM.
Pencabutan atau penonaktifan STR (Surat Tanda Registrasi) maupun SIP (Surat Izin Praktik) dokter adalah ranah Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Dinas Kesehatan, atau Majelis Disiplin Profesi. Jika benar dokumen sanksi memuat larangan melayani medis, maka sanksi tersebut berpotensi cacat wewenang / batal demi hukum.
Dampak ke Hak Kesehatan Masyarakat UU No 17 Tahun 2023 Kesehatan, “Tindakan sanksi yang menempatkan dr. Tuti Rahayu M.Kes, tidak dapat menjalankan tugas medis di Puskesmas juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga atas pelayanan kesehatan. Terutama untuk warga di wilayah desa terpencil yang sangat bergantung pada layanan Puskesmas. Jika kekosongan tenaga medis akibat sanksi sepihak ini menyebabkan gangguan pelayanan, Pemkab Muba berpotensi dipertanggung jawabkan, baik jalur perdata maupun jalur pidana atas kelalaian penyediaan layanan publik.
Duduk Perkara Awal Pemicu Sanksi, “Latar belakang yang berkembang, dr. Tuti Rahayu M.Kes diduga dijatuhi sanksi terkait rekomendasi pengangkatan PPPK/P3K tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah dua tahun. Pembelaan yang disampaikan adalah rekomendasi itu merupakan diskresi kemanusiaan guna mengisi kekosongan tenaga di pos kesehatan desa terpencil.
Pengamat hukum menegaskan, Kalau yang salah adalah prosedur administrasi usulan PPPK, sanksi yang seharusnya proporsional adalah perbaikan administrasi, koreksi usulan, atau teguran administratif, Bukan sanksi berat yang sampai menghambat dokter menjalankan tugas kedokterannya.
Potensi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, “Tim Intelpostnews menyampaikan bahwa jika terbukti pejabat di Inspektorat / BKPSDM tetap memaksakan sanksi di luar kewenangannya, merugikan nama baik dokter, merugikan negara/masyarakat, hal itu bisa dikategorikan dugaan penyalahgunaan wewenang, yang dapat dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum dengan merujuk pasal‑pasal terkait penyalahgunaan kekuasaan.
Langkah Tindak Lanjut Tim Intelpostnews, “Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial media, Tim Intelpostnews Sumatera Selatan bersama tim ahli hukum akan meneruskan laporan lengkap berkas perkara ini ke :
✅ Kejaksaan Agung RI
✅ Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
✅ Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
✅ Ombudsman Perwakilan RI Provinsi Sumatera Selatan
✅ Kepala BKN Kanreg VII Palembang
Pernyataan Sikap Redaksi Intelpostnews menegaskan, “Kami masih membuka ruang seluas‑luasnya untuk tanggapan resmi dari Inspektorat Muba, BKPSDM Muba, Pemkab Muba, Dinas Kesehatan, BKN, maupun KKI untuk memberikan klarifikasi resmi atas surat keputusan sanksi terhadap dr. Tuti Rahayu. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai terungkap motif di balik sanksi yang dinilai menyimpang dari peraturan perundang‑undangan.
(RKT)
