Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menaruh harapan besar pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Ia menekankan pentingnya forum ini berjalan lancar, bermartabat, dan menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Semoga lebih lancar dari daerah lain. Musda ini kembali kepada peserta. Lancar atau tidaknya, jangan disamakan dengan kita,” ujarnya, Kamis (23/04/2026).
Asep menegaskan, kultur pemuda Tasikmalaya sejatinya kuat dalam musyawarah. Perbedaan pandangan, menurutnya, bukan ancaman melainkan dinamika organisasi yang harus disikapi dengan kedewasaan. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi nyata kepada masyarakat serta mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan sebagai pijakan hukum.
“Sekecil apa pun, kontribusi harus ada. Perda kepemudaan harus didorong agar pemuda lebih kreatif dan berdaya,” tegasnya.
Enam Kandidat Berebut Kursi Ketua
Musda XVI KNPI bukan sekadar agenda rutin, melainkan panggung pertaruhan arah kepemimpinan pemuda Tasikmalaya ke depan. Enam kandidat resmi maju sebagai calon Ketua DPD KNPI periode 2026–2029:
- Yudhi Adi Rahmatillah, S.T.
- Andin Muhibin, S.Sos
- Andi Perdiana, S.E
- Lutfi Lutpiansyah
- Ujang Hilman Mubarok
- Burhanudin Muslim, S.H
Kehadiran mereka disebut sebagai simbol regenerasi. Harapan muncul agar KNPI melahirkan pemimpin muda yang solid, progresif, dan berintegritas.
Wakil Ketua I DPD KNPI Jawa Barat, Budi Miftahudin, mengingatkan pentingnya menjaga marwah forum. “Musda ini ruang kompetisi sehat dan bermartabat. Siapapun yang terpilih bukan kemenangan kelompok, melainkan kemenangan bersama,” ujarnya.
Ketegangan di Sidang Pleno II
Namun, di balik narasi ideal, dinamika panas mewarnai Sidang Pleno II dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPD KNPI periode 2021–2026. Forum yang berlangsung pukul 15.00–16.00 WIB itu berubah tegang setelah pimpinan sidang mengetuk palu pengesahan tanpa membacakan detail LPJ.
Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi, Dadan Jaenudin, mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran. “Bagaimana mungkin LPJ tidak dibacakan secara terbuka dan transparan?” ungkapnya dengan nada kecewa.
Sebagai bentuk protes, Dadan memilih walk out dari ruang sidang. Tindakannya menjadi simbol ketidakpuasan terhadap jalannya forum yang dinilai tidak mengedepankan prinsip keterbukaan dan demokrasi organisasi.
Pertanyaan yang Menggantung
Peristiwa ini menegaskan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola persidangan KNPI. Pertanyaan pun mengemuka:
- Mengapa LPJ tidak dibacakan secara terbuka?
- Mengapa kritik internal tidak diberi ruang?
- Siapa yang diuntungkan dari percepatan pengesahan?
Jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan kader bisa runtuh dan integritas organisasi dipertaruhkan.
Upaya konfirmasi kepada Ketua terpilih, Burhanudin Muslim, maupun Ketua sebelumnya, Hariadi Ahmad Satari alias Boim, tidak mendapat respons. Sikap diam ini justru memperkuat tanda tanya publik.
Momentum atau Formalitas?
Musda XVI KNPI Kabupaten Tasikmalaya seharusnya menjadi momentum lahirnya pemimpin muda visioner dan berintegritas. Namun tanpa transparansi, akuntabilitas, dan keberanian membuka ruang kritik, forum ini berisiko berubah menjadi sekadar formalitas.
Kini publik menunggu: apakah KNPI benar-benar menjadi rumah besar pemuda yang demokratis, atau justru tenggelam dalam pola lama yang minim keterbukaan.
