PPK Pemilu Babat Supat Di Duga Tidak NETRAL Mendukung Salah Satu Caleg Parpol Pemilu 2024, KPU Muba Agar Selektif Merekrut Anggota PPK Demi Tercipta Pilkada Jurdil Di Muba

Musi Banyuasin | Intelpostnews.com.

Sekayu-Dua bulan sudah berlalu Pemilu yang berlangsung pada (14-02-2024) lalu di seluruh setiap wilayah Republik Indonesia.

Dalam pantauan serta hasil yang di dapat oleh awak Media Intelpostnews di lapangan pada masyarakat setelah dari usainya berjalan Pemilu (14-04-2024) lalu, yang mana merupakan salah satu tugas dan fungsi Media sebagai kontrol sosial jalannya pemerintahan dan masyarakat pada setiap wilayah, terkait salah satu daerah yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin setelah dari selesai berjalan nya pemilu pada (14-04-2024) lalu.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan oleh Awak Media Intelpostnews di lapangan dari beberapa Narasumber pada salah satu wilayah Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Banyak temuan yang di dapatkan di duga terjadi pelangaran Undang-Undang Pemilu dan Pelangaran Kode Etik Pemilu yang secara segaja di duga di lakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 di Kec Babat Supat kab Muba.

Yang mana berdasarkan ketetapan aturan Undang-Undang Pemilu Selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu, Dalam menjalankan tugasnya yang di berikan kepercayaan semestinya berdasarkan aturan Undang-Undang Pemilu yang telah di terapkan dan tertuang pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang mana Panitia Pemilu harus NETRAL ke pada Caleg Parpol Peserta Pemilu Selaku Panitia Pemilu 2024, Namun malah sebaliknya yang di lakukan oleh Ketua PPK Babat Supat bernama Toni di duga banyak sekali di dapatkan melakukan tindak pelangaran Undang-Undang Pemilu dan Pelangaran Kode Etik Pemilu 2024.

Dari salah satu pelanggaran yang di dapatkan oleh Media Intelpostnews di masyarakat ke pihak yang di duga telah di rugikan oleh Toni selaku menjabat ketua PPK Kec Babat Supat pada Pemilu 2024, salah satu pihak yang di duga menjadi korban di rugikan oleh Toni uang dalam nilai sebesar Rp 130.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) terhadap Caleg salah satu dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Davil 7 Kab Musi Banyuasin.

Dari hasil keterangan yang di dapat oleh Media Intelpostnews dari pihak yang di rugikan mengungkapkan, Toni Selaku Panitia Ketua PPK kec Babat Supat di duga secara langsung yang menawarkan dan menjanjikan terlebih dahulu akan memberikan suara ke salah satu Caleg DPRD Muba dari Partai PKN Davil 7, Namun kenyataan hanya memperoleh beberapa suara saja, dan sampai saat ini uang tersebut belum juga di kembalikan oleh Toni ke pada Pihak salah satu Caleg DPRD Muba dari Partai PKN Davil 7.

Sementara telah di tetapkan pada Undang-Undang Pemilu pada pasal 515 No 7 Tahun 2017 dan Pelangaran Kode Etik Pemilu, menyebutkan pada Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilih tertentu ataupun mengakibatkan surat suaranya menjadi tidak sah, dapat di kenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah.

Menindak lanjuti dari yang telah terjadi di duga di lakukan oleh Toni selaku ketua PPK Kec Babat Supat tersebut, Hendaknya dalam perekrutan PPK pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Musi Banyuasin harus selektif dalam memilih seleksi untuk PPK Pemilu, agar jangan sampai terulang terjadi kembali seperti sebelumnya dari yang di duga telah di lakukan oleh Toni ketua PPK Kecamatan Babat Supat, Di duga berbuat tidak NETRAL dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu 2024, di duga telah memihak pada salah satu Caleg Parpol baik tingkat DPRD Kabupaten maupun DPR Provinsi.

Menghimbau permasalahan di duga telah di lakukan pelangaran aturan Pemilu oleh Toni selaku Ketua PPK Kec Babat Supat, kami dari Awak Media berharap agar KPU Kab Banyuasin, hendak nya bilamana PPK terdahulu ada terjadi terindikasi telah melakukan pelangaran aturan ketetapan Undang-Undang Pemilu dan Pelangaran Kode Etik Pemilu, oleh PPK yang tidak NETRAL, hendaknya agar KPU Kab Musi Banyuasin memberikan suatu tindakan dan perubahan untuk pergantian terhadap anggota PPK yang telah melakukan pelanggaran Undang-Undang dan pelanggaran Kode Etik Pemilu 2024 tersebut, agar sebaiknya orang tersebut untuk tidak mengikuti kembali dalam penjaringan perekrutan PPK yang akan di laksanakan 17 April 2024, demi menjaga nama baik marwah KPU Kab Banyuasin, jangan sampai masyarakat luas berasumsi adanya kerja sama yang telah di atur dan di rancang sebelumnya oleh badan KPU ke Petugas PPK dalam hal telah terjadinya melakukan tindakan pelanggaran tersebut, agar pada berlangsungnya PIlkada 2024 mendatang dapat berjalan secara Bersih, Jujur dan Adil sesuai dengan ketetapan aturan dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pilkada di Kabupaten Musi Banyuasin.

(Time Intelpostnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *