Intelpostnews.com | Tasikmalaya,Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kabupaten Tasikmalaya di Command Center, Rabu (25/02/2026).
Rakor yang turut dihadiri Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi ini menjadi momentum konsolidasi percepatan pelayanan publik berbasis teknologi. Bupati Cecep menilai, era digital menuntut pemerintah bergerak lebih adaptif, responsif, dan transparan.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi, melainkan perubahan sistem kerja yang mampu memangkas birokrasi panjang dan mempercepat pengambilan keputusan.
“Ke depan tidak boleh ada lagi jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Tasikmalaya akan memperkuat integrasi sistem hingga ke tingkat desa, termasuk optimalisasi jaringan komunikasi melalui pemanfaatan CCTV dan pertemuan daring (Zoom Meeting) untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dan transparan secara real-time.
Di sektor pendapatan daerah, digitalisasi juga diarahkan pada optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB. Sistem pembayaran berbasis digital diharapkan mampu meningkatkan kemudahan, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas penerimaan daerah.
Selain penguatan sistem, rakor juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program satu sarjana satu desa. Program tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas desa dalam mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan.
Rakor ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala SKPD, para Camat, Tim UHC, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Melalui sinergi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan kecamatan, Pemkab Tasikmalaya optimistis transformasi digital mampu menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. ***
