Intelpostnews.com, Tasikmalaya, Jawa Barat,- Dalam rangka peresmian pengangkatan dan sumpah/janji sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dan 44 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya untuk periode 2024-2029 yang seharusnya diwarnai dengan hal positif penuh suka cita, malah berbanding terbalik. Pasalnya, acara yang sangat saklar di dua daerah tersebut malah diwarnai dengan kericuhan dan aksi demo dari sejumlah aktivis, (Senin, 02 September 2024).
Seperti salah satunya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, dilansir dari detikjabar.com, usai pelantikan sekaligus peresmian pengangkatan dan sumpah/janji sebanyak 50 anggota DPRD periode 2024-2029, wakil rakyat ini langsung diuji dengan hadirnya aksi unjuk rasa. Gelombang unjuk rasa datang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menggelar unjuk rasa di pintu gerbang Komplek Kantor Bupati Tasikmalaya. Masa pertama merupakan gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat.
Masa menuntut anggota dewan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Tasikmalaya selatan, pendidikan dan kesehatan ditingkatkan
“Wakil rakyat harus memperhatikan masyarakat, tingkatkan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan jalan“, kata Wildan Faiz, salah seorang peserta aksi.
Gelombang aksi unjuk rasa kembali datang. Kali ini puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Masa menuntut agar masuk kedalam untuk hadiri pelantikan karena menerima undangan. Masa kemudian menggelar orasi. Masa sempat terlibat saling dorong dengan anggota polisi yang bertugas.
“Indek pembangunan manusia sangat rendah. Bagaimana peran DPRD harus benar-benar ada dalam pembangunan dan pengawasan harus ada. DPRD tidak berperan dalam pengawasan dewan kemarin, pemerataan infrastruktur. Pendidikan harus jadi prioritas dan ketiga tentang kesehatan“, ungkap Mujib, perwakilan PMII Kabupaten Tasikmalaya saat orasi.
Sejumlah anggota dewan yang baru menjadi wakil rakyat mengaku, tidak kaget dengan aksi unjuk rasa ini. Mereka mengapresiasi kehadiran masa pengunjuk rasa karena mengingatkan wakil rakyat untuk bekerja lebih baik.
“Kami mengapresiasi kehadiran teman-teman mengingatkan kami untuk bekerja lebih baik. Demontrasi adalah aspirasi yang diatur undang-undang kita harus merespons dan menjalankan tuntutan mereka sepanjang sesuai tupoksi dewan. Kalau penegakan hukum bukan wilayah kita. Itu bukan wilayah dewan. Kami akan mendorong APH menyelesaikan persoalan hukum“, ucap Aditya Ramdani, Anggota DPRD yang baru di lantik dari Fraksi PDI Perjuangan.
Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sementara dan perwakilan partai kemudian menemui massa aksi. Wakil rakyat juga membacakan fakta integritas yang langsung ditandatangani. Selama jalannya unjuk rasa, ratusan anggota Polres Tasikmalaya mengamankan aksi. Bahkan, Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah, langsung turun mengamankan jalansya aksi unjuk rasa.
Selain terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, di hari yang sama, aksi yang sama pun terjadi di Kota Tasikmalaya yang mewarnai acara yang sama yaitu dalam rangka pelantikan sekaligus peresmian pengangkatan dan sumpah/janji sebanyak 44 anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2024-2029. serperti yang dilansir dari sumber yang sama, Kegiatan pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya diwarnai aksi demonstrasi kelompok mahasiswa. Setidaknya ada 2 kelompok massa yang menggelar aksi demonstrasi di dekat gedung DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan RE Martadinata, Kota Tasikmalaya. Pertama dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berorasi di Simpang Tiga Jati. Kedua massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Simpang Tiga Sukarindik, (Senin, 02 September 2024).
Kedua kelompok massa itu tak bisa masuk ke Gedung DPRD, bahkan ke jalan depan Gedung DPRD pun mereka tak diperkenankan masuk. Aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat dengan memasang barikade kawat berduri. Kedua kelompok mahasiswa itu menggelar orasi. Secara umum mereka menyuarakan nada kritis terhadap para wakil rakyat di DPRD. Mereka juga menuntut agar ada perbaikan kualitas kinerja DPRD. Menjelang siang, massa dari PMII mulai panas, mereka memaksa ingin masuk ke arena acara pelantikan. Tapi polisi bersikukuh melarang, karena tak ingin acara pelantikan terganggu. Akhirnya terjadi sedikit kericuhan antara massa dengan polisi. Aksi saling dorong dan kontak fisik tak terelakan, beruntung kedua belah pihak bisa menahan diri.
Selepas acara pelantikan, para pimpinan DPRD kemudian menemui kedua kelompok mahasiswa ini secara bergantian. Di bawah terik matahari, para pejabat yang bersafari ini duduk lesehan berdiskusi dengan mahasiswa. Sementara itu aksi mahasiswa tak hanya terjadi di jalan, seorang aktivis mahasiswa yang menjadi tamu undangan pun sempat beraksi di dalam ruangan. Pria yang diketahui bernama Rohyan Syahrul Mubarok, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( KAMMI) Tasikmalaya itu melakukan interupsi saat proses pelantikan berlangsung.
Dia meminta anggota DPRD yang akan dilantik menandatangani pakta integritas atau semacam surat pernyataan yang dia bawa. Merespons hal itu, petugas keamanan langsung sigap menggelandang Rohyan ke luar ruangan, sehingga acara pelantikan bisa kembali dilanjutkan. Di sisi lain pelaksanaan rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Tasikmalaya sendiri berlangsung lancar. Sebanyak 44 orang anggota DPRD Kota Tasikmalaya terpilih, menjalani proses pelantikan itu dengan khidmat.
Sekedar diketahui, jumlah total anggota DPRD yang terpilih sebanyak 45 orang. Namun salah seorang anggota DPRD terpilih, yakni dr. Wahyu Sumawijaya meninggal dunia, dua hari sebelum pelantikan. Politisi Partai Gerindra itu wafat di RS Santosa Bandung pada Minggu, (1/9/2024).
“Nama almarhum Pak Wahyu Sumawijaya sudah masuk dalam surat keputusan Gubernur tertanggal 27 Agustus 2024, sehingga mekanisme penggantiannya nanti sesuai mekanisme PAW (pergantian antar waktu)“, kata Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Asep Rismawan.
