Intelpostnews.com, Tasikmalaya, Jawa Barat,- Dihari menjelang acara Debat Publik Para Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di demo puluhan warga yang mengatasnamakan gerakan Mahasiswa dan kerakyatan dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kabupaten Tasikmalaya, (Senin, 14 April 2025).
Dari pantauan awak media, aksi demo tersebut berawal di depan gerbang Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Ruko Blok Singaparna No. 7-10, Jl. Raya Timur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46417 sejak pukul 10.00 wib dengan jumlah masa kurang lebih puluhan orang. Tampak puluhan anggota kepolisian polres Tasikmalaya turut dalam pengamanan aksi demo tersebut.
Dalam orasi nya, warga mempertanyakan mempertanyakan tentang beberapa hal permasalahan yang terjadi selama masa Pilkada serentak 2024 sampai dengan Pemungut Suara Ulang (PSU), salah satunya yang dipermasalahkan terkait maraknya dugaan praktik money politik yang menggerogoti integritas proses demokrasi dalam Pilkada dan Pemungutan Suara Ulangan (PSU) Kabupaten Tasikmalaya.
“Pilkada seharusnya menjadi ajang kompetisi sehat yang mengutamakan visi, misi dan kapabilitas calon pemimpin, bukan transaksi suara yang merendahkan hak politik rakyat yang kemudian money politik tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga membuka pintu bagi kepemimpinan yang tidak legitimate dan berpotensi koruptif”, ungkapnya yang dilansir dari surat pemberitahuan aksi demonstrasi dan deklarasi anti money politik pihaknya yang dilayangkan ke pihak Polres Tasikmalaya.
Selain itu warga pun menuntut beberapa hal kepada pihak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang diantaranya yaitu ;
- Bawaslu diminta lebih meningkatkan pengawasan proaktif terhadap indikasi money politik di semua tingkatan.
- Menindak tegas pelaku, baik pemberitahuan maupun penerima, dengan sanksi hukum maksimal.
- Melindungi whistleblower dan memfasilitasi aduan masyarakat secara transparan.
- Kolaborasi dengan penegak hukum.
- Transparansi dana kampanye, dan
- penguatan Sanski administrati.
Dalam aksinya, warga yang demo juga meminta Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya dan perwakilan KPU untuk dihadirkan. Atas permintaan warga, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akhirnya hadir ditengah-tengah warga dan menggelar diskusi tanya jawab ditempat.
Setelah melakukan aksi demo di depan Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sekira pukul 19.30 wib, warga yang sama langsung menggeruduk Hotel Alhambra Singaparna salah satu tempat yang digunakan untuk acara Debat Publik Para Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Dalam orasinya, puluhan warga pendemo berteriak dengan kalimat, ‘tolak Paslon yang money politik dan calon Bupati nyandung (Poligami) didepan pintu masuk Hotel Alhambra pada saat bertepatan dengan datangnya ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berserta rombongannya.
Saat dikonfirmasi awak media, salah satu warga yang demo atas nama Gifan yang terlihat memakai pakaian perempuan dan berhijab mengatakan, tujuan dari aksinya tersebut selain menuntut pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya agar lebih transparan dan tegas dalam menindaklanjuti sejumlah laporan pelanggaran dan money politik, dirinya pun mengatakan menolak calon Bupati yang poligami atau memiliki istri lebih dari satu yang ditunjukan kepada salah satu calon Bupati tertentu.
“Jadi tujuan dari aksi kami ini tiada lain adalah, menuntut KPU khususnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya agar lebih transparan dan tegas lagi dalam hal menindaklanjuti sejumlah laporan adanya dugaan pelanggaran serta maraknya praktik money politik selama Pilkada dan PSU ini, karena politik uang bagaikan penyakit kanker stadium 4. Selain itu kami juga menolak keras salah satu calon pemimpin atau Bupati yang nyandung alias poligami yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya siapa dan dari nomor urut berapa yang memiliki istri lebih dari satu, dan itu bukan menjadi rahasia umum lagi. Karena selain money politik, pemimpin yang memiliki istri lebih dari satu atau poligami dapat berpotensi korupsi dikemudian hari karena tuntutan kebutuhan dapurnya banyak dan pastinya memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat. Meski Poligami diperbolehkan secara agama, namun Poligami sangat melukai kaum perempuan. Makanya saya mengenakan pakaian perempuan ini sebagai simbol kritikan agar perempuan harus di muliakan, bukan di duakan”, ungkapnya.
Warga sempat memaksa masuk ke dalam aula Hotel Alhambra untuk menyaksikan acara Debat Publik Para Paslon, namun hal tersebut dihadang oleh puluhan anggota kepolisian yang mengamankan. Sempat terjadi beberapa kali aksi dorong-dorongan warga yang berusaha memasuki Hotel bersama aparat kepolisian. Dengan berbagai upaya pihak kepolisian akhirnya berhasil melerai warga yang aksi untuk memasuki ruangan Hotel tersebut.
Tampak Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Diszah, S.H., S.I.K., M.H., yang ikut serta memantau pengamanan acara Debat Publik Para Paslon dan aksi warga yang demo tersebut. (Chandra Foetra S).
