Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Mantan Kepala Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Rd. Mauludin Muchamad, S.K.M., M.Kes., yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kabupaten Tasikmalaya, mengungkap adanya fenomena kepatuhan ganda di lingkungan Dinas Kesehatan.
Baca juga link berita sebelumnya dibawah ini;
Menurut Mauludin, selama dirinya bertugas, sejumlah kepala bidang dan jajaran lebih memilih patuh kepada dua figur berbeda. Ada yang tunduk pada Kepala Dinas saat dipimpin oleh dr. Heru, yang kini menjabat sebagai staf ahli Bupati, namun tidak sedikit yang lebih patuh kepada Kasubag Keuangan, Leni Nuraeni H.R., S.Kep., yang menggantikan Hj. Iceu Herlina. Leni sebelumnya diketahui bertugas sebagai staf teknis di Seksi Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer dan sempat aktif dalam Tim Integrasi Layanan Primer (ILP).
“Di Dinas Kesehatan ada negara dalam negara. Ada yang patuh pada Kepala Dinas, ada juga yang lebih tunduk pada Kasubag Keuangan. Bahkan banyak Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas se-kabupaten lebih patuh pada Kasubag Keuangan,” ungkap Mauludin kepada sejumlah awak media pada saat ditemui diruang kerjanya pada Kamis (3/9/2026) dan berhasil di dokumentasikan.
Dugaan Ketidaktransparanan Dana BOK
Selain fenomena kepatuhan ganda, Mauludin menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bernilai miliaran rupiah yang dikelola oleh Bidang 1 atau Bidang Layanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), serta Bidang Kesehatan Masyarakat. Ia menilai realisasi dana tersebut tidak transparan dan diduga diselewengkan.
“Kalau mau jadi Kepala Puskesmas, diminta Rp70 juta pun mereka mau, karena dana BOK sangat besar. ATM pegawai puskesmas disimpan di kasubag. Anehnya, Kepala Dinas tidak mengetahui detail anggaran BOK yang dikelola Bidang 1. Semua ini diakali oleh Kepala Puskesmas dan bendahara,” paparnya.
Mauludin menambahkan, jika program BOK dijalankan dengan benar, masyarakat akan merasakan manfaat nyata, terutama dalam penanganan penyakit kronis seperti stroke, ginjal, dan hipertensi. Namun, praktik di lapangan justru menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran. “Yang penting bendahara setor ke keuangan Dinas Kesehatan, maka tidak akan ada masalah. Bahkan setiap tahun ada THR, piknik, hingga pembagian seragam batik. Anggaran puskesmas tidak pernah kurang dari Rp1 miliar per tahun,” imbuhnya.
Belum Ada Klarifikasi dari Pihak Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dr. Aa Ahmad Nurdin, M.M., M.H., maupun Kasubag Keuangan, Leni Nuraeni H.R., S.Kep., belum memberikan keterangan saat dihubungi melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Kesehatan, P2P, dan Kesehatan Masyarakat, Otong Kusmana, S.KM., M.P.H., saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (7/9/2026), menyatakan dirinya sedang rapat dan meminta waktu untuk menanggapi. Namun, saat dihubungi kembali, Otong hanya menjawab singkat: “Lanjut lagi rapat sama Pak Kadis. Terkait BOK Puskesmas tidak dikelola oleh Bidang 1 Pak, jadi hal itu tidak benar,” ucapnya.
