Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dr. Heru Suharto, tengah menjadi sorotan publik setelah keberadaannya sulit dijangkau oleh awak media yang berupaya meminta klarifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa berupa barang medis habis pakai atau alat kesehatan (Alkes) senilai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025. Proyek tersebut hingga kini belum rampung, namun sudah dilakukan pembayaran kepada pengusaha pemenang tender.
Sejak Senin, 6 April 2026, berbagai upaya untuk menghubungi dr. Heru melalui telepon maupun pesan WhatsApp tidak membuahkan hasil. Awak media yang mendatangi kantornya pun mendapati ruang kerja kosong, dengan keterangan bahwa pejabat tersebut tidak berada di tempat tanpa alasan jelas. Pola ketidakhadiran ini menimbulkan kesan adanya penghindaran dari media dan tanggung jawab publik.
Fenomena ini memicu pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Pencairan dana sebelum pekerjaan selesai bukan hanya menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga membuka ruang bagi dugaan penyimpangan. Dalam konteks sektor kesehatan, hal ini semakin krusial karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat yang seharusnya dijamin kualitas dan keberlanjutannya.
Ketertutupan informasi dari pejabat publik memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Publik berhak mengetahui alasan keterlambatan proyek serta mekanisme pengawasan yang dilakukan agar dana miliaran rupiah tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Ketiadaan klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Kesehatan menimbulkan spekulasi liar, mulai dari dugaan kelalaian administratif hingga kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai aturan.
Pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama, terlebih di tengah kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan layanan yang memadai. Namun, sikap diam dan sulitnya akses informasi justru memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap keterbukaan. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk Bupati Tasikmalaya, untuk segera mengambil langkah tegas dan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya mengenai alasan keterlambatan penyelesaian proyek maupun sikap Kepala Dinas yang enggan memberikan keterangan. Publik kini menanti transparansi, klarifikasi, dan tindakan nyata dari pemerintah daerah agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis.
