Kapuas Hulu | intelpostnews.com – Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Sintang mulai menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada sejumlah wajib pajak, termasuk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Penyampaian SP2DK tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat ini diterbitkan ketika otoritas pajak menemukan data atau informasi yang perlu diklarifikasi oleh wajib pajak.
Pihak DJP menegaskan bahwa SP2DK bukan berarti wajib pajak secara otomatis dianggap melakukan pelanggaran perpajakan. Surat tersebut merupakan permintaan penjelasan atas data yang dimiliki DJP agar terdapat kesesuaian informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak.
Wajib pajak yang menerima SP2DK diminta membaca dengan cermat data atau keterangan yang diminta untuk diklarifikasi, menyiapkan dokumen pendukung yang relevan, serta memberikan tanggapan kepada KPP penerbit SP2DK, baik secara tertulis maupun melalui pertemuan langsung.
Selain itu, wajib pajak juga diimbau untuk tidak mengabaikan surat tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, klarifikasi umumnya diminta disampaikan dalam waktu 14 hari sejak SP2DK diterima. Jika tidak ditindaklanjuti, DJP dapat melakukan langkah lanjutan berupa kunjungan, verifikasi, hingga pemeriksaan sesuai prosedur perpajakan.
Dalam rangka tindak lanjut penerbitan SP2DK, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Sintang, Bigking Xaverius Purba, bersama Account Representative Hendra Agusriyadi dan tim lainnya melakukan kunjungan langsung kepada sejumlah wajib pajak di Kabupaten Kapuas Hulu.
Kunjungan tersebut bertujuan memberikan penjelasan terkait data dan/atau keterangan yang menjadi dasar penerbitan SP2DK sekaligus meminta klarifikasi dari wajib pajak. Petugas juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan dokumen pendukung maupun penjelasan atas perbedaan data yang ditemukan.
Selain fungsi pengawasan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana konsultasi dan edukasi perpajakan. Petugas memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
KPP Pratama Sintang menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan dan pembinaan kepatuhan wajib pajak dilakukan untuk mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui pendekatan edukatif dan komunikasi langsung, diharapkan wajib pajak dapat memahami pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara dan daerah.
