Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan media dan masyarakat setelah dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan Program Upland, sebuah inisiatif strategis dari Kementerian Pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah dataran tinggi, Senin (08/9/2025).
Program Upland, yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan petani di daerah pegunungan dan perbukitan, telah mulai dijalankan di sejumlah kecamatan di Tasikmalaya. Namun, pelaksanaannya justru menimbulkan tanda tanya besar. Fasilitas seperti penggilingan padi dan sarana pendukung lainnya disebut sudah tersedia, tetapi lahan untuk penanaman padi organik yang menjadi inti dari program ini justru diduga belum ada.
“Ini sangat janggal. Infrastruktur pendukung sudah berdiri, tapi hamparan sawah organik yang seharusnya menjadi fondasi program tidak terlihat. Apakah ini hanya proyek fisik tanpa substansi?” ujar Dudi Dudiana, salah satu wartawan dari Media online, dengan nada penuh keprihatinan.
Dudi mengungkapkan bahwa pihaknya bersama sejumlah awak media telah berupaya meminta klarifikasi langsung dari Dinas Pertanian. Surat resmi telah dikirim dan pertemuan diagendakan, namun saat hari pelaksanaan, tidak ada satu pun perwakilan dari dinas yang hadir untuk memberikan penjelasan.
“Kami bahkan sempat berbicara dengan satpam di kantor dinas. Ia mengatakan surat sudah diterima oleh Kepala Dinas dan berada di meja Kabid PSP. Tapi katanya, semua pejabat sedang rapat di Setda. Kami diminta menunggu kabar setelah rapat selesai,” jelas Dudi.
Ketiadaan tanggapan resmi dan sikap tertutup dari pihak dinas memicu spekulasi dan kekhawatiran. “Kami tidak ingin berprasangka, tapi ketertutupan ini justru menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya dengan pelaksanaan Program Upland di Tasikmalaya?” tegas Dudi, yang tampak kecewa dengan minimnya komunikasi dari instansi terkait.
Program Upland sendiri bukanlah program kecil. Dana yang digelontorkan cukup besar, berasal dari APBN dan hibah luar negeri, dan ditujukan untuk membangun ekosistem pertanian berkelanjutan di dataran tinggi. Komponen program mencakup pembangunan infrastruktur irigasi, pengadaan alat pertanian, pelatihan petani, serta pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan.
“Dengan skala sebesar ini, transparansi adalah keharusan. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang negara digunakan, dan petani berhak mendapatkan manfaat nyata dari program ini,” tambah Dudi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran media sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. “Kami bukan sekadar pencari berita. Kami adalah penyambung lidah rakyat. Ketika ada program yang menyangkut hajat hidup petani, kami wajib mengawal dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal.” tutupnya.
Dudi menutup pernyataannya dengan harapan agar Dinas Pertanian segera membuka diri dan memberikan penjelasan yang komprehensif. “Kalau memang programnya berjalan baik, kenapa harus ditutupi? Kami hanya ingin tahu, demi kepentingan publik dan masa depan pertanian di Tasikmalaya,” tutupnya.
