Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Sejumlah program dengan anggaran fantastis di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2026 menuai sorotan tajam dan viral disejumlah portal media. Publik menilai pelaksanaan berbagai program tersebut tidak disertai keterbukaan informasi, sehingga menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran, Rabu (6/5/2026).
Kepala Dinas Pertanian, Tatang Wahyudi, mendadak menonaktifkan nomor WhatsApp pribadinya sejak beberapa pekan terakhir. Langkah itu diduga kuat sengaja dilakukan untuk menghindari konfirmasi dari kalangan media terkait program-program yang tengah menjadi sorotan. Upaya wartawan untuk meminta keterangan langsung pun tidak pernah membuahkan hasil bahkan saat ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, Tatang Wahyudi selalu jarang ada ditempat. Sejumlah pihak menilai sikap ini semakin memperkuat kesan adanya ketertutupan di tubuh dinas. Beberapa program yang disorot dan dilansir dari sejumlah sumber diantaranya sebagai berikut;
Program Upland: Anggaran Besar, Lahan Dipertanyakan
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Upland 2025–2026, inisiatif Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas di wilayah dataran tinggi. Program ini digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan petani di daerah pegunungan dan perbukitan. Namun, pelaksanaannya justru menimbulkan tanda tanya besar.
Meski fasilitas seperti penggilingan padi dan sarana pendukung disebut sudah tersedia, lahan untuk penanaman padi organik yang menjadi inti program justru diduga belum jelas. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai nilai yang sangat besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program yang seharusnya menjadi tonggak peningkatan produktivitas malah berpotensi tidak berjalan sesuai tujuan.
Pengadaan Ayam Petelur dan Pedaging: Rp8,3 Miliar
Program lain yang disorot adalah pengadaan ayam petelur dan pedaging dengan total anggaran Rp8,332 miliar dari APBD 2026. Dana tersebut terbagi dalam sejumlah paket pengadaan, di antaranya:
- Ayam Ras Petelur Paket IV: Rp4,342 miliar untuk 22.875 ekor ayam, 195,8 ton pakan, dan 44 paket obat/vitamin.
- Paket I: Rp1,9 miliar untuk 10.000 ekor ayam, 89 ton pakan, dan 20 paket obat.
- Paket II: Rp475 juta untuk 2.500 ekor ayam, 22,5 ton pakan, dan 5 paket obat.
- Paket III: Rp95 juta untuk 500 ekor ayam, 4,45 ton pakan, dan 1 paket obat.
- Program pengendalian inflasi: Rp1,045 miliar untuk satu paket pengadaan.
- Ayam buras pedaging: Rp285 juta (6.000 ekor DOC) dan Rp190 juta (4.000 ekor DOC).
Jika diakumulasi, program ini akan mendistribusikan lebih dari 46 ribu ekor ayam, ratusan ton pakan, serta puluhan paket obat unggas kepada kelompok masyarakat penerima. Meski diklaim sebagai strategi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, publik mempertanyakan efektivitas serta akuntabilitasnya. Besarnya anggaran dinilai rawan dijadikan ajang korupsi, baik secara pribadi maupun berjamaah.
Pupuk Organik Padat: Rp1,23 Miliar, Lokasi CPCL Dipertanyakan
Sorotan lain muncul dari pengadaan pupuk organik padat senilai Rp1,238 miliar dengan volume 456 ton. Program ini direncanakan berlangsung di empat kecamatan: Pagerageung, Sukaresik, Sukahening, dan Cisayong. Namun, calon penerima dan lokasi (CPCL) disebut tidak diumumkan secara terbuka.
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian, yang dipimpin Nurul Fajar Sidik, juga dinilai enggan memberikan penjelasan. Pengadaan pupuk menggunakan metode e-purchasing, namun muncul dugaan adanya pengulangan pola lokasi dan regulasi dari program serupa tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah program benar-benar dirancang untuk kebutuhan petani atau sekadar mengulang proyek dengan pola yang sama.
Minim Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Tatang Wahyudi belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui beberapa jalur baik melalui telepon/pesan whatsapp sopir pribadinya berinisial DD maupun saat ditemui di kantor dinas tidak pernah membuahkan hasil, sementara publik terus menuntut transparansi atas penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut. Sejumlah pihak menilai sikap ini semakin memperkuat kesan adanya ketertutupan di tubuh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
Ketertutupan informasi ini dinilai mencederai prinsip akuntabilitas publik, terlebih dana yang digunakan bersumber dari APBD. Sejumlah kalangan menekankan bahwa tanpa keterbukaan, program-program besar berisiko menjadi proyek yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
