Jateng | intelpostnews.com
Semarag – Dalam menolak aturan penindakan over dimension over loading (ODOL), Jawa Tengah masih diwarnai oleh beberapa aksi lanjutan berupa stanby/parkir masal hingga blokade jalan oleh para supir truk. Terlihat ada puluhan sopir truk sengaja memarkirkan armada truk di jalan Diponegoro di depan DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (20/6/2025).
Dalam mengatasi kemacetan Polres Semarang melakukan berbagai upaya rekayasa lalu lintas. Beberapa alternatif yang dilakukan dengan mengalihkan arus lalu lintas dari arah Bawen menuju ke Semarang melalui jalan Slamet Riyadi. Sementara arus lalu lintas dari Semarang menuju Bawen dialihkan melalui jalan Ahmad Yani.
Menurut Prastowo (56) salah seorang sopir truk mengaku aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dari para sopir karena merasa dirugikan secara sepihak dengan adanya aturan ODOL. Iapun meminta agar aturan ini di kaji ulang.
” Kami sopir ini mencari nafkah ya tertib tidak bisa dibilang semua melanggar. Begitupun kadang di jalan terjadi masalah, sehingga kami sebagai sopir merasa ditekan. Belum lagi pungli yang sering kita hadapi nah sekarang ditambah aturan ODOL ini, sehingga ini memberatkan,” kata dia di sela aksinya.
Terpantau para perwakilan sopir truk diterima langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Semarang dan Kapolres Semarang. Dalam hal ini Kapolres Semarang menyampaikan telah menerima aspirasi para sopir dan tidak akan melakukan penindakan di masa transisi.
” Sudah saya sampaikan ke para perwakilan supir yang berunjukrasa. Sudah di sepakati tidak ada penindakan di masa transisi. Saya juga sampaikan jika ada anggota yang mencari cari kesalahan para sopir, saya sudah bagikan nomor telepon saya ke perwakilan aksi, untuk bisa melaporkan hal tersebut langsung pada Kapolres,” ungkap Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy.
Akhirnya seusai penyampaian akhir aspirasi di DRPD Kabupaten Semarang para sopir kemudian membubarkan diri dan jalan Diponegoro, Ungaran kembali dibuka.
Terkait maraknya demo odol pada saat ini maka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kepolisian daerah (Polda) terkait kebijakan zero over dimension over loading (ODOL).
“Perarutan ODOL ini bukan hanya berbicara nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus di pikirkan,” kata Luthfi, saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, pada hari yang sama.
Menurut Lutfi, sosialisasi kepada masyarakat harus benar-benar dilakukan, agar dalam praktiknya bisa berjalan dengan baik.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,”pungkasnya singkat.Sebagai informasi, Korps Lalu Lintas Polri merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Over Loading sejak 1 Juni 2025. Kebijakan tersebut menggunakan tiga level pendekatan penindakan oleh petugas yaitu ; sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum. Program tersebut bukan sekadar penyampaian imbauan, melainkan juga pendekatan langsung kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan.(Ss/Wwn).
