Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Tragedi kemanusiaan yang berujung pada amuk keluarga pasien di RSUD KHZ Musthafa Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, membuka kotak Pandora persoalan pelayanan publik di fasilitas kesehatan daerah. Di tengah badai kecurigaan publik akibat video viral di platform TikTok, Direktur Utama RSUD KHZ Musthafa, dr. AA Ahmad Dimyati, akhirnya angkat bicara menggelar konferensi pers pada Senin (16/11/2026). Namun, di luar substansi klarifikasi medis, insiden ini juga menyisakan catatan kritis terkait etika komunikasi dan profesionalisme manajemen rumah sakit terhadap insan pers.
Baca juga link berita sebelumnya dibawah ini;
Kronologi Tragedi dan Kemarahan Keluarga
Badai kritik bermula dari unggahan video berdurasi singkat di akun TikTok milik Jajang Nurjaman dengan judul ‘Keluarga Pasien Ngamuk! diduga akibat lama penanganan pihak RS KHZ/Rancamaya’. Rekaman tersebut memperlihatkan suasana tegang di mana sejumlah anggota keluarga pasien histeris meluapkan kemarahan kepada perawat dan petugas keamanan rumah sakit.
Kemarahan tersebut dilatarbelakangi oleh kepiluan atas kepergian Almarhum Achmad Judjiansar (61), warga Kampung Cilolohan, Kecamatan Tanjungjaya. Berdasarkan data rekam medis, almarhum masuk ke rumah sakit pada Sabtu (14/11/2026) pukul 13.06 WIB dan dinyatakan meninggal dunia di hari yang sama pukul 22.09 WIB di Ruang Madinah, Kamar 7.
Petugas keamanan RSUD KHZ Musthafa berinisial H membenarkan insiden ketegangan yang pecah pada pukul 21.30 WIB tersebut. “Pas saya datang itu kejadiannya cepat, terjadi begitu aja,” ujar H saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/2026). H mengakui bahwa kemarahan keluarga dipicu oleh dugaan lambatnya tindakan medis, meski ia mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal di dalam ruang perawatan.
Di sisi lain, narasi penanganan medis yang dipersoalkan keluarga mencakup dugaan bahwa pasien sempat dibiarkan berjam-jam tanpa tindakan optimal, hanya diberikan infus dan obat pereda nyeri, sebelum akhirnya dipindahkan ke ruang transit IGD. Kondisi pasien kian memburuk tatkala kadar hemoglobin (Hb) anjlok hingga 6,9 akibat pendarahan aktif dari mulut dan dubur.
Keluarga bahkan harus berjuang sendiri mengambil kebutuhan transfusi darah ke PMI Kota Tasikmalaya. Ironisnya, almarhum kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap Madinah Kamar 7 bukan ke Unit Perawatan Intensif (ICU) tanpa fasilitas penunjang oksigen yang memadai sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.
Klarifikasi dan Janji Audit Medis Direktur Utama
Menanggapi video yang sempat dinilai “banyak yang terpotong (skip)” melalui pesan singkat WhatsApp sehari sebelumnya, dr. Ahmad Dimyati hadir secara terbuka di aula rapat RSUD KHZ Musthafa untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus pembelaan institusional.
Didampingi jajaran manajemen, dr. Ahmad Dimyati menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum yang tercatat berusia 61 tahun 5 bulan 2 hari. Ia juga mengonfirmasi bahwa pihak manajemen telah mendatangi rumah duka secara langsung sebagai wujud empati dan menjaga ruang komunikasi.
Terkait substansi tuduhan penelantaran pasien, dr. Ahmad Dimyati menegaskan bahwa tidak pernah ada niat, kebijakan, ataupun instruksi dari manajemen untuk mengabaikan pasien.
“Kami menghormati setiap kritik dan masukan… Kehadiran kami bukan untuk membela diri secara sepihak ataupun menyalahkan pihak mana pun, melainkan untuk menyampaikan fakta dan menunjukkan tanggung jawab kami sebagai institusi pelayanan publik,” tegas dr. Ahmad Dimyati di hadapan awak media pada saat konferensi pers kedua dirumah aula rapat RSUD KHZ Musthafa, Senin (16/11/2026).
Ia mengeklaim bahwa pelayanan telah diupayakan sesuai standar, namun manajemen tetap berkomitmen melakukan penelusuran kronologi, klarifikasi petugas, evaluasi dokumentasi, hingga audit medis secara menyeluruh. Terkait tuduhan penanganan tanpa ICU dan ketiadaan oksigen, pihak manajemen mengeklaim telah menjelaskannya dalam forum tertutup bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan perwakilan keluarga.
“Alhamdulillah pihak keluarga pasien pun menerima dan tidak ada tuntutan apapun, kami sepakat untuk saling memaafkan,” klaimnya.
Catatan Kritis: Mis komunikasi dan Akses Informasi Pers
Di balik penjelasan panjang lebar manajemen rumah sakit, konstelasi hari itu sempat diwarnai catatan buram ihwal relasi kerja dengan media massa. Konferensi pers yang semula dijadwalkan pukul 11.00 WIB sempat terpecah menjadi dua gelombang akibat insiden prosedural yang merugikan jurnalis.
Sejumlah awak media yang telah hadir tepat waktu dan mengisi buku tamu justru diarahkan menunggu di ruang tunggu. Mereka mendapati diri mereka terisolasi karena tidak diinformasikan bahwa sesi konferensi pers pertama telah lebih dulu digelar eksklusif bersama kelompok media lain, pasca-pertemuan tertutup antara manajemen RSUD KHZ Musthafa dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Protes keras pun dilayangkan para jurnalis yang merasa dianulir hak akses informasinya. Menanggapi protes tersebut, manajemen akhirnya terpaksa menggelar konferensi pers gelombang kedua.
Menanggapi insiden tersebut, dr. Ahmad Dimyati secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang disebutnya sebagai murni akibat miskomunikasi internal pembagian tugas pengurusan acara dan legislatif.
“Saya mohon maaf jika tadi ada miskomunikasi… Saya kira sudah hadir semuanya. Sekali lagi kami dari pihak RSUD KHZ Musthafa mengucapkan permohonan maaf kepada rekan-rekan media yang hadir saat ini,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi komitmen transparansi RSUD KHZ Musthafa. Di satu sisi, klaim penyelesaian damai dengan keluarga telah tercapai; namun di sisi lain, tuntutan audit medis yang transparan, perbaikan standar operasional prosedur (SOP) kegawatdaruratan, serta profesionalisme tata kelola informasi publik tetap menuntut pengawalan ketat demi memastikan insiden serupa tidak berulang di masa mendatang.

















