Dorong Permodalan UMKM, Pemkab Tasikmalaya Gulirkan Program KURDA Tanpa Bunga

Intelpostnews.com | Kabupaten Tasikmalaya,Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya terus berupaya memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), berupa fasilitas pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM.

Program tersebut menjadi salah satu bagian dari Program Strategis Bupati (PSD) Kabupaten Tasikmalaya yang diarahkan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmindag) Kabupaten Tasikmalaya, Endang Syahrudin, mengatakan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya.

Tantangan tersebut meliputi persoalan daya saing, kualitas dan kapasitas produksi, kelemahan internal usaha, hingga keterbatasan akses pemberdayaan.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan melalui penyediaan informasi, edukasi, fasilitasi akses pemasaran, serta kemudahan memperoleh permodalan.

“Salah satu program unggulan yang sedang diprogramkan oleh Bupati adalah bagaimana mendorong kemampuan mereka dari sisi akses permodalan. Lewat pinjaman tanpa bunga, yang oleh Bupati disebut KURDA,” ujar Endang, Kamis (19/11/2026).

Pengajuan KURDA Tetap Melalui Mekanisme Perbankan

Endang menjelaskan, secara teknis, pengajuan pinjaman KURDA tetap dilakukan langsung oleh pelaku UMKM kepada bank daerah yang telah ditunjuk.

Seluruh proses penilaian, pemeriksaan persyaratan, hingga persetujuan pinjaman tetap mengikuti standar operasional prosedur (SOP) perbankan.

Artinya, pemerintah daerah tidak mengambil alih kewenangan bank dalam menentukan kelayakan calon penerima pinjaman. Peran pemerintah lebih difokuskan pada penanggungan beban bunga bagi nasabah yang dinyatakan lolos seleksi perbankan.

“Jadi, pemberian KURDA tetap mengikuti SOP perbankan. Pemerintah daerah membantu menanggung bunganya bagi mereka yang lolos di bank. Itu menjadi salah satu keunggulannya,” jelas Endang.

Untuk memperoleh informasi mengenai program tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai saluran sosialisasi, baik melalui pemerintah daerah, Diskopukmindag, pihak perbankan, maupun pemerintah kecamatan.

Pelaku UMKM yang berminat juga dapat meminta informasi dan pendampingan melalui pemerintah desa, kecamatan, pendamping UMKM, dinas terkait, ataupun langsung mendatangi pihak bank.

Sementara itu, proses administrasi, pemenuhan dokumen persyaratan, penilaian kelayakan, persetujuan kredit hingga pencairan dana sepenuhnya mengikuti mekanisme dan ketentuan perbankan.

Jumlah Pemohon Banyak, Belum Mencapai 200 di Tahap Akhir

Terkait perkembangan pelaksanaan program, Endang menyebutkan bahwa data rinci mengenai jumlah pemohon maupun penerima KURDA berada di pihak bank sebagai lembaga penyalur.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, jumlah masyarakat yang mendaftar atau mengajukan pinjaman terbilang cukup banyak. Namun, jumlah yang tercatat hingga tahapan akhir proses belum mencapai 200 orang.

Hal tersebut tidak terlepas dari proses seleksi dan pemeriksaan kelayakan calon debitur sesuai ketentuan perbankan, termasuk pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari profil peminat yang terpantau, mayoritas berasal dari sektor perdagangan dan usaha produksi, khususnya makanan. Adapun plafon pinjaman yang banyak diminati relatif kecil, dengan nilai hingga maksimal Rp5 juta.

Skema tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha, terutama UMKM pemula yang membutuhkan tambahan modal untuk memulai maupun mengembangkan kegiatan usahanya.

Pemkab Fasilitasi UMKM Secara Luas

Di luar program KURDA, Endang menegaskan bahwa Diskopukmindag Kabupaten Tasikmalaya tidak menerapkan pola pembinaan yang membatasi UMKM ke dalam kelompok binaan eksklusif tertentu.

Menurutnya, jumlah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya diperkirakan mencapai sekitar 300 ribu unit usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 130 ribu UMKM tercatat telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, pendekatan pemerintah daerah lebih diarahkan pada pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha yang aktif serta terjangkau oleh berbagai program pemerintah.

Bentuk fasilitasi itu antara lain melalui pelatihan, keikutsertaan dalam pameran, pendampingan pengembangan usaha, serta pembukaan akses terhadap lembaga perbankan.

Melalui program KURDA dan berbagai bentuk fasilitasi lainnya, Pemkab Tasikmalaya berharap semakin banyak pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.