Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah Daerah (TP2DD) yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, pada 21–22 September 2026 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
Kegiatan tersebut diikuti oleh TP2DD dari 16 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Jaulim Simanullang, S.Pd., M.M.
Kegiatan HLM dan Capacity Building ini merupakan bagian dari upaya mendorong implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Implementasi kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Khusus dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi keuangan. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi serta meminimalisasi potensi terjadinya pungutan liar (pungli).
Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan digitalisasi dan elektronifikasi pada sejumlah layanan publik di bidang keuangan. Di antaranya melalui penggunaan QRIS dan Mobile Banking untuk pembayaran PBB-P2, Retribusi Tempat Wisata Sipinsur, Retribusi Pelayanan Pasar, serta Retribusi Alat Pertanian. Selain itu, Pemkab Humbahas juga telah mengimplementasikan Cash Management System (CMS) dan SP2D Online.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan melalui program elektronifikasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Upaya tersebut menjadi salah satu wujud pelaksanaan Misi ke-4 Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel.”(Septi)
