Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, kini menghadapi tantangan serius di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Selama dua pekan terakhir, distribusi makanan bergizi dari Dapur Sukamanah SPPG Yayasan Generasi Ilmu terhenti, memicu keluhan dari sejumlah sekolah yang bergantung pada program tersebut.
Program MBG dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, mengurangi angka malnutrisi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Lebih dari itu, kegiatan makan bersama yang menjadi bagian dari program ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang sehat, disiplin, dan peduli terhadap sesama.
Namun, idealisme program tersebut tampak terganggu oleh realitas di lapangan. Di Desa Sukamahi, seorang kepala sekolah dasar mengungkapkan kekecewaannya atas terhentinya pengiriman makanan bergizi. “Sudah hampir dua minggu kami tidak menerima kiriman MBG dari dapur Sukamanah. Kami tidak tahu apa kendalanya, sementara para siswa setiap hari menanti dan terus bertanya,” ujarnya dengan nada prihatin, Selasa (21/10/2025).
Keluhan serupa juga datang dari sekolah lain yang berada dalam jaringan distribusi dapur tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, sedikitnya tujuh sekolah dasar dan menengah di wilayah Sukaratu bergantung pada suplai MBG dari Dapur Sukamanah.
Ketika dikonfirmasi, Yopi selaku Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Dapur Yayasan Generasi Ilmu membenarkan bahwa dapur mereka memang menghentikan operasional sementara selama dua periode, atau sepuluh hari kerja. “Benar, Pak. Untuk saat ini dapur kami tutup sementara karena anggaran dari BGN belum cair. Para karyawan dan penjamah makanan kami alihkan ke Dapur SPPG di Bantar untuk membantu pelatihan karyawan di sana, sebagian lagi kami liburkan,” jelasnya.
Yopi menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan pemberitahuan kepada sekolah-sekolah yang memiliki MoU dengan dapur Sukamanah. Bahkan, mereka sempat menggunakan dana cadangan dari mitra SPPG untuk menutupi satu periode pengiriman. “Kami sudah back-up satu periode, tapi karena anggaran belum cair juga, ya mau bagaimana lagi, kami tutup dulu,” paparnya.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), segera mencairkan anggaran yang tertunda agar dapur dapat kembali beroperasi. “Dampaknya cukup besar, karena anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi seperti biasanya. Kami sangat berharap BGN bisa segera membantu mencairkan anggaran yang terhutang selama dua periode,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Sukaratu, Wawan, saat ditemui di kantornya menyatakan bahwa pihak kecamatan baru mengetahui adanya kendala tersebut. “Kami baru tahu ada sekolah-sekolah yang tidak menerima MBG dari salah satu dapur. Tentu kami akan segera melakukan pengecekan ke lapangan dan menanyakan langsung ke pihak dapur terkait kendalanya,” ujarnya.
Kondisi ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan program nasional. Ketika dapur penyedia MBG terhenti, bukan hanya distribusi yang terganggu, tetapi juga harapan anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi yang menjadi hak mereka. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program unggulan seperti MBG tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kelancaran eksekusi dan dukungan anggaran yang tepat waktu.
