Intelpostnews.com | Kabupaten Tasikmalaya,Provinsi Jawa Barat — Di tengah munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat pengawasan keamanan pangan mulai dari dapur hingga makanan diterima peserta didik.
Koordinator MBG Kecamatan Padakembang, Azka, memastikan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program terus dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan makanan.
Menurut Azka, pelaksanaan MBG di wilayah Kecamatan Padakembang hingga saat ini berjalan lancar. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan Muspika, sekolah, posyandu, kepala dapur hingga admin Badan Gizi Nasional (BGN).
“Update menu di grup Muspika selalu diperbarui karena di sana ada admin dari BGN, sehingga selalu termonitor. Kalau ada kejadian menonjol yang tidak diinginkan, itu langsung dilaporkan,” ujar Azka, Jumat (11/9/2026).
Ia mengatakan, upaya pencegahan dilakukan sejak bahan pangan diterima di dapur hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Kepala dapur, kata dia, diminta tidak memaksakan penggunaan bahan makanan apabila ditemukan dalam kondisi tidak layak.
“Kalau kondisinya tidak layak, lebih baik dikembalikan daripada dipaksakan. Jadi keamanan makanan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Selain pengawasan bahan pangan, koordinasi dengan sekolah dan posyandu juga dilakukan secara berkala. Dalam kondisi normal, koordinasi dilakukan sedikitnya satu kali dalam sepekan dan dapat ditingkatkan apabila terdapat kebutuhan atau persoalan yang harus segera ditindaklanjuti.
Pihak pengelola juga membuka ruang bagi sekolah dan posyandu untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap makanan yang disajikan.
“Kalau ada masukan dari sekolah, misalnya masakannya kurang bumbu atau ada yang perlu diperbaiki, silakan dikritik. Semua masukan kami tampung,” ujarnya.
Berdasarkan rekapitulasi sementara, terdapat sekitar 175 satuan penerima manfaat di Kecamatan Padakembang yang mencakup sekolah, posyandu dan pesantren. Sementara jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 14.193 KPM.
Data tersebut masih terus diperbarui guna memastikan seluruh penerima manfaat tercatat dengan baik.
Belum Ada Laporan Keracunan
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan program MBG, Azka menyebut hingga saat ini belum terdapat laporan keracunan makanan akibat pelaksanaan MBG di wilayah Kecamatan Padakembang.
Pernah terdapat penerima manfaat yang mengalami keluhan sakit tenggorokan setelah mengonsumsi menu ikan utuh. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan di puskesmas, keluhan tersebut diketahui berkaitan dengan duri ikan yang tertelan, bukan akibat keracunan makanan.
“Untuk wilayah Padakembang sampai sekarang belum ada keluhan yang membuat makanan terdampak keracunan dan lainnya,” katanya.
Dari sisi keamanan pangan, pelaksanaan MBG di Padakembang mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk penerapan standar keamanan pangan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pengelola dapur juga diwajibkan memiliki tenaga yang memahami pengolahan makanan serta standar keamanan pangan. Sertifikasi halal turut menjadi salah satu persyaratan pendukung operasional dapur.
Mekanisme Penanganan Disiapkan
Meski belum terdapat laporan keracunan, mekanisme respons tetap disiapkan apabila sewaktu-waktu ditemukan penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Azka mengatakan, apabila terdapat laporan, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke sekolah, berkoordinasi dengan puskesmas dan menghubungi kepala dapur untuk melakukan penelusuran.
“Kami akan langsung kroscek dan mendatangi sekolah untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Kami juga akan menghubungi puskesmas dan kepala dapur untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya.
Penerima manfaat juga diberikan edukasi mengenai kebersihan sebelum mengonsumsi makanan, salah satunya mencuci tangan dan memastikan peralatan makan dalam kondisi bersih.
Penerima manfaat juga diimbau tidak mengonsumsi makanan apabila ditemukan perubahan kondisi yang tidak normal, seperti berlendir, berbau tidak wajar atau menunjukkan tanda-tanda tidak layak konsumsi.
Koordinasi lintas sektor pun terus dilakukan bersama Pemerintah Kecamatan Padakembang, unsur Muspika, BKKBN, sekolah, posyandu dan komite.
Dengan pengawasan dari hulu hingga hilir tersebut, pelaksanaan MBG di Kecamatan Padakembang diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu memastikan makanan yang diterima ribuan penerima manfaat tetap aman, layak konsumsi dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
