Intelpostnews.com – Tasikmalaya,- Jawa Barat,- Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Berkah Bersama Tasnanizam milik Yayasan Dradjat Budi Bangsa yang berlokasi di Kampung Sukagalih, Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sempat menuai pujian atas kiprah sosialnya, kini program tersebut kembali diperbincangkan, kali ini karena dugaan distribusi makanan yang tidak layak dan keterlambatan pengiriman ke sekolah penerima manfaat.
Kritik mencuat dari sejumlah orang tua siswa di salah satu sekolah penerima manfaat. Mereka mengeluhkan keterlambatan pengiriman makanan bergizi (MBG) yang menyebabkan siswa tidak sempat menerima bantuan tersebut karena sudah pulang sekolah. Keluhan ini bahkan sempat viral di media sosial, memicu diskusi publik mengenai efektivitas dan tata kelola program.
“Masalahnya bukan hanya soal kualitas makanan, tapi juga soal ketepatan waktu pengiriman. Anak-anak sudah mau pulang, tapi MBG belum juga datang,” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya, Jumat (24/10/2025).
Sejak awal berdiri, Dapur MBG digadang-gadang sebagai program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjamin ketersediaan makanan sehat dan layak bagi masyarakat, khususnya di masa darurat. Program ini juga melibatkan relawan muda dan warga sekitar dalam pelaksanaannya, menjadikannya sebagai wadah gotong royong dan kepedulian sosial.
Namun, sejumlah pihak menilai program ini perlu pembenahan, terutama dalam hal transparansi dan pendataan penerima manfaat. “Kami berharap sistem pendataan diperkuat dan pelaksanaan program mengikuti regulasi yang berlaku agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar salah satu perwakilan orang tua siswa.
Menanggapi sorotan tersebut, Ketua Yayasan Dradjat Budi Bangsa, Ismail, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan. Ia mengakui adanya kendala teknis dalam pengiriman MBG ke salah satu sekolah.
“Memang ada keterlambatan. Kami akui, karena ada penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga tenaga kami harus bekerja ekstra. Proses memasak jadi lebih awal, sementara pengiriman harus cepat. Ini mungkin yang menyebabkan keterlambatan,” jelas Ismail.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya berkoordinasi dengan pihak sekolah agar MBG tetap diterima meski datang terlambat. Namun, pihak sekolah menolak karena para siswa sudah pulang. “Kami bahkan menawarkan untuk mengantarkan langsung ke orang tua siswa, tapi tetap tidak diizinkan,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Ismail menyatakan bahwa pada hari Senin mendatang, pihaknya akan melakukan pengiriman ganda ke sekolah tersebut. “Itu komitmen kami untuk menebus kekurangan yang terjadi,” pungkasnya.
Meski diterpa kritik, Dapur MBG tetap menjadi simbol solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi yang kian berat. Banyak pihak berharap program ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi komunitas lain dalam membangun ketahanan pangan berbasis masyarakat.
