Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Sejumlah coretan bernada protes yang muncul di dinding Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan tajam publik. Tulisan seperti “Anggaran Fantastis, Kinerja Minimalis”, “Pokir untuk Siapa?”, hingga “DPRD Harus Pro Rakyat, Bukan Mementingkan Golongan” menggambarkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat di daerah.
Kritik Terbuka di Dinding Wakil Rakyat
Dari hasil pantauan tim intelpostnews.com di lokasi menunjukkan coretan dengan cat semprot itu tersebar di berbagai sudut gedung, baik di area luar maupun lorong dalam. Narasi yang ditulis secara gamblang menyasar fungsi DPRD, mulai dari penggunaan anggaran hingga pokok pikiran (pokir) dewan. Publik menilai DPRD lebih sibuk dengan agenda internal dan kepentingan kelompok tertentu dibanding memperjuangkan aspirasi rakyat.
Beberapa tulisan bahkan menyinggung DPRD yang disebut “terlalu asyik dengan MBG” dan “lupa kepada rakyatnya”. Ungkapan tersebut mempertegas persepsi bahwa fungsi representasi dan pengawasan legislatif tidak berjalan optimal.
Ekspresi Kemarahan yang Tak Tersalurkan
Ketua LSM Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) sekaligus Ketua Saung Rakyat, Dadan Jaenudin, menilai aksi vandalisme ini bukan sekadar perusakan fasilitas, melainkan simbol kegelisahan masyarakat yang sudah lama terpendam.
“Ini adalah ekspresi kekecewaan rakyat. Banyak aspirasi disampaikan, baik melalui audiensi, forum resmi, maupun jalur informal, tetapi berhenti tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).
Menurut Dadan, DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menyerap, memperjuangkan, dan mengawal aspirasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Tasikmalaya tak kunjung mendapatkan solusi konkret.
Mandat Konstitusional yang Dipertanyakan
Ia menyoroti infrastruktur desa yang rusak, pelayanan publik yang belum optimal, hingga minimnya keberpihakan terhadap kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut, kata Dadan, memperkuat anggapan bahwa DPRD belum sepenuhnya hadir sebagai wakil rakyat.
Selain itu, fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif dinilai masih lemah. Akibatnya, sejumlah program pembangunan tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, maka rakyat yang dirugikan. Inilah yang kemudian memicu turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” tegasnya.
Desakan Evaluasi dan Dialog Terbuka
Dadan mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pola kerja kelembagaan. Ia juga meminta DPRD membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka dengan masyarakat, bukan sekadar seremonial.
“Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya jargon politik. Jika DPRD ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka suara rakyat harus benar-benar didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya.
