Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya tengah diguncang isu kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Kepala Bagian Fasilitasi Legislatif dan Dokumentasi Hukum (Fasleg), Herni, diduga kuat tidak masuk kerja selama beberapa minggu tanpa alasan jelas. Isu ini mencuat sejak Senin (20/4/2026) dan menimbulkan spekulasi bahwa absensi harian Herni diwakili oleh orang dalam, sehingga seolah-olah dirinya tetap hadir.
Bermodalkan informasi tersebut, awak media langsung melakukan konfirmasi kepada Kabag Fasleg Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya atas nama Herni melalui pesan WhatsApp miliknya. Saat dikonfirmasi terkait isu dirinya mangkir kerja selama dua minggu berturut-turut tanpa keterangan, Herni membantah keras hal tersebut dan mengatakan jika dirinya dinas luar di Bandung. Herni juga menyinggung kondisi pegawai lain non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dan oknum Kabag lainnya yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menurutnya juga jarang masuk kerja. Pernyataan ini memperlihatkan adanya persoalan kedisiplinan yang lebih luas di internal birokrasi.
“Wa’alaikumsalamm, bentar lagi kegiatan di DPRD provinsi. Nanti sama tth di telpon balik ya. Lagi pembahasan LKPJ 2025. Heeemmmm Dinas Luar (DL) terus, minggu kemarin DL di bandung hari minggu, senin dan selasa, ST nya ada. Si IW yang menyebar isu?? Kalau selebritis seperti ini ya buming wae (booming terus). Eeeh yang non ASN di setda di gaji enggak puguh (enggak jelas) kerja nya enggak tahu masuk enggak tahu enggak, aman hehhee. Kayanya info nya ke saya terus ya bang, itu kabag sebelah enggak pernah masuk alasan sakit/struk aman hehhee,” ungkap Herni, Senin (20/4/2026).
Selain soal absensi, Herni turut dikaitkan dengan dugaan pengelolaan hotel untuk kegiatan anggota legislatif. Ia menolak tudingan tersebut, menegaskan bahwa tugasnya sebatas mengurus pembayaran fasilitas-fasilitas yang digunakan DPRD, termasuk hotel. Menurutnya, ketegangan sering muncul karena anggota dewan kerap berpindah-pindah hotel, sementara aturan pembatalan reservasi bisa menimbulkan denda.
“Kalau bisa dan boleh tahu siapa atuh yang tidak suka ke saya tentag pengelolaan hotel. Aku enggak mengelola hotel, tapi kewajiban ku membayar fasilitas-fasilitas yang dipakai oleh kegiatan legislatif, karena kewajiban ku yaaa itu. Jangan-jangan orang-orang itu baik di depan minta diistimewakan sementara dibelakang membicarakan hal buruk, karena tadi pagi ada yang nelepon aku katanya kemana saja dan bla bla bla, yang bersangkutan anggota legislatif. Terus kita selalu tegas apabila keinginan anggota selalu berpindah-pindah hotel, karena di hotel juga ada aturan, kena denda apabila cancel beberapa jam sebelum check-in, kan kita enggak mau. Makanya banyak yang tidak suka aku. Ah mereka tidak suka karena pesenan hotel yuuu kita buka-bukaan saja kalau memang yang bersangkutan yang ngobrol ke media nya, Hehheee. Geregetan ingin tahu ih orang nya, supaya aku buka mereka sebenarnya hehheehe. Mereka selalu nguntil keberadaan aku, aku juga enggak akan diam, Tuman. Dan walaupun ada beberapa hotel yang aku pesankan tidak ada kepentingan atau pemanfaatan apa-apa, Hehehhe boleh di tanya,” kata Herni.
Dalam pernyataannya, Herni juga mengungkapkan rasa jenuh terhadap kehidupan birokrasi. Dengan masa pensiun yang tinggal 16 bulan, ia mengaku ingin segera mengakhiri kariernya di pemerintahan. Herni juga mengatakan jika sebagian uang untuk boking hotel memakai duit pribadinya jika anggarannya belum ada.
“Aku sudah muak dengan kehidupan di birokrasi, 16 bulan lagi aku pensiun sudah ingin menikmati saja hehhehee. Aku mah yakin ini yang tidak suka itu anggota dewan heup we, (cukup saja) tahu aku. Padahal harus bersyukur mereka difasilitasi oleh kita meni mau maks (kok mau maksimal), anggaran belum ada juga kita boking-boking duit aku, walaupun bukan aku yang pesen hehhehe. Pokoknya aku sudah tahu orang-orang nya, Rabu ketemu insya allah ya di luar saja,” ucap Herni.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi dan komitmen pejabat menjelang masa pensiun, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kinerja birokrasi.
Pada Rabu siang, (22/4/206), sekira pukul 11:30 wib, tim media mencoba mencoba melakukan konfirmasi kembali terkait permintaan dirinya untuk bertemu, namun Herni menjawab jika dirinya sedang sibuk menghadapi tamu yang sedang melakukan audien. “Lagi ada tamu-tamu auden dll,” jawab Herni.
Menanggapi hal tersebut diatas, Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Opan Sopiyan, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan teguran kepada sejumlah kepala bagian, termasuk Kabag Fasleg. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme ASN, terlepas dari rasa suka atau tidak suka terhadap jabatan yang diemban.
“Saya tentunya sudah menegur mereka termasuk untuk lebih baik dan optimal lagi bekerja, terlepas suka atau tidak suka dengan jabatan yang saat ini di amanah kan, itu adalah bagian dari resiko setiap ASN yang harus siap ditempatkan dan ditugaskan dimana saja,” singkat Opan pada saat dikonfirmasi melalui telepon whatsapp miliknya pada Rabu malam, (22/4/2026).
Kasus dugaan mangkir kerja ini menambah sorotan terhadap lemahnya pengawasan internal di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Isu absensi yang diwakili orang lain, tudingan pengelolaan hotel, hingga penggunaan dana pribadi untuk fasilitas legislatif, memperlihatkan adanya celah dalam sistem birokrasi yang seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Sekretariat DPRD untuk memastikan kedisiplinan ASN, sekaligus memperbaiki tata kelola birokrasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga legislatif daerah.
