Intelpostnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Proses pengisian empat kursi panas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Tasikmalaya resmi masuk babak baru. Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan 26 nama yang lolos verifikasi administrasi, siap bertarung dalam mekanisme open bidding.
Hasil ini tertuang dalam Berita Acara Pansel Nomor 800.1.2.6/02-Pansel.OB/2026 tertanggal 5 Juni 2026. Singkatnya: 26 orang dinyatakan sah secara dokumen, tapi perjalanan mereka baru dimulai. Empat kursi strategis yang jadi rebutan adalah: Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kursi Sekda: Empat Nama, Satu Tahta
Empat kandidat lolos administrasi untuk posisi Sekda. Ada akademisi, birokrat, hingga camat. Nama-nama seperti Dr H Kurniawan AK CA (Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Singaperbangsa Karawang), Drs H Roni Akhmad Sahroni selaku (Kepala BPKPD Tasikmalaya), Dr H Rubi Azhara SSTP MSi., (Asinten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Setda Tasikmalaya), dan Soufian SE MSi (Camat Bojongasih) siap adu strategi. Kursi Sekda jelas bukan sekadar jabatan, tapi pusat kendali birokrasi “remote control” kebijakan daerah.
Asisten Administrasi Umum: 11 Penantang
Sebelas peserta dari berbagai perangkat daerah ikut meramaikan gelanggang. Dari camat hingga sekretaris dinas, semua berharap bisa menembus level elite birokrasi. Kursi ini sering dianggap “kurang seksi,” tapi justru vital: mengatur urat nadi administrasi pemerintahan.
Kepala Dinas Kesehatan: Lima Dokumen Lolos
Lima nama muncul, di antaranya dr AA Ahmad Nurdin MM (Sekretaris Dinas Kesehatan) dan H Epi Edwar Lutpi SKM (Bidang Pengawasan Fasilitas Kesehatan dan tempat usaha). Persaingan di sektor kesehatan ini bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal arah kebijakan publik yang menyentuh langsung masyarakat. Di tengah isu layanan kesehatan yang kerap jadi sorotan, kursi ini bisa jadi “bom waktu” jika salah kelola. Adapun tiga nama lainnya diantaranya adalah Agus Achmad Hamdani (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi), dr Bonbon Sahroni MSi., (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan Dadan Hamdani, SKM, MSi, (Camat Padakembang).
Kepala Dinas PMD: Enam Kandidat
Enam orang bersaing untuk merebutkan kursi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang diantaranya adalah, Agianto Ahmad Tahir SSTP MSi., (Camat Ciawi), Agus Achmad Hamdani, (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Agus Sutisna S.Sos, (Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya), Erwin Rianto Nugraha, (Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Garut), Soufian SE MSi, (Camat Bojongasih) serta Tono Haeruman SIP, (Camat Singaparna). Kursi ini krusial karena menyangkut pemberdayaan desa, isu yang selalu panas di Tasikmalaya. Dari dana desa hingga konflik lahan, jabatan ini ibarat “kompor” yang bisa memanaskan politik lokal.
Sistem Merit atau Sekadar Formalitas?
Seleksi ini mengacu pada Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2025, dengan jargon penguatan sistem merit. Kabupaten Tasikmalaya sendiri sudah dikategorikan “Baik” oleh BKN lewat Keputusan Nomor 531 Tahun 2024, skor 313, indeks 0,76. Tapi pertanyaan klasik tetap menggantung: apakah sistem merit benar-benar berjalan, atau sekadar formalitas demi legitimasi?
Merit system sering jadi jargon manis, tapi praktiknya bisa berubah jadi “merit by connection.” Publik tentu berharap seleksi ini tidak sekadar ritual administratif.
Antusiasme Tinggi, 44 Pendaftar
Sejak 20 Mei hingga 4 Juni 2026, tercatat 44 orang mendaftar secara daring. Tidak hanya dari internal Pemkab Tasikmalaya, tapi juga dari luar daerah. Artinya, kursi strategis ini memang magnet kuat bagi para birokrat.
Namun, tingginya minat juga membuka peluang: apakah semua peserta benar-benar punya niat membangun daerah, atau sekadar mencari “kursi empuk” dengan fasilitas dan gengsi?
Pansel Independen, Benarkah?
Tahapan Assessment Center akan digelar di BKD Provinsi Jawa Barat. Pansel diklaim independen, dipimpin Kepala BKD Jabar, didampingi Asisten Pemerintahan Jabar, serta akademisi dari Unpad. Klaim independensi ini patut diuji: apakah benar bebas dari intervensi politik lokal, atau tetap ada “tangan tak terlihat” yang mengatur?
Sejarah seleksi jabatan di daerah sering menunjukkan pola: ada yang lolos karena kompetensi, ada pula yang lolos karena “kedekatan.” Publik tentu menunggu apakah Tasikmalaya bisa mematahkan stigma lama.
Kesimpulan
Seleksi JPT Pratama di Tasikmalaya bukan sekadar perebutan jabatan, tapi pertarungan kepentingan. Empat kursi strategis akan menentukan arah kebijakan daerah. Publik layak mengawasi, agar open bidding tidak berubah jadi open dealing.
