Oleh: Dr. Suriyanto, S.Pd., S.H., M.H., M.Kn.
Praktisi Hukum, Akademisi, dan Ketua Umum PWRI
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan. Ia merupakan taruhan besar bagi masa depan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Namun, hingga hari ini, bangsa ini masih dihadapkan pada persoalan mendasar dalam dunia pendidikan: anak-anak di Papua kesulitan mengikuti pembelajaran daring, guru di Kepulauan Sangihe kesulitan mengunduh modul pembelajaran, sementara sekolah-sekolah di pelosok Nusa Tenggara Timur masih harus bergantung pada koneksi internet yang datang dan pergi.
Kesenjangan tersebut bukanlah takdir. Itu adalah persoalan desain infrastruktur nasional.
Indonesia Negara Kepulauan, Bukan Negara Daratan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdapat 514 kabupaten/kota dan ribuan wilayah yang masuk kategori 3T: terdepan, terluar, dan tertinggal.
Karena itu, memaksa seluruh wilayah Indonesia mengikuti pola pembangunan infrastruktur internet yang berpusat pada Jawa dan kota-kota besar merupakan pendekatan yang tidak sesuai dengan karakter geografis Indonesia.
Kita tidak bisa menyetarakan pendidikan hanya dengan membangun kabel fiber optik. Sebab, ada wilayah-wilayah yang secara geografis tidak mungkin terjangkau oleh infrastruktur darat secara optimal.
Memaksa daerah 3T mengikuti ritme internet Jawa-Bali tanpa menyediakan solusi teknologi yang sesuai dengan karakter geografisnya adalah bentuk ketidakadilan infrastruktur.
Era 4.0 dan 5.0 Tidak Bisa Tanpa Konektivitas
Revolusi Industri 4.0 menuntut penguasaan data, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan pembelajaran hybrid. Sementara era Society 5.0 menuntut personalisasi pembelajaran berbasis data serta kolaborasi global secara real-time.
Namun, bagaimana kita bisa berbicara tentang kecerdasan buatan, metaverse, dan pembelajaran digital apabila masih ada guru di daerah terpencil yang harus naik ke bukit atau gunung hanya untuk mendapatkan satu bar sinyal?
Persoalan utama pendidikan Indonesia bukan hanya kurikulum.
Selama ini kita terlalu sibuk mengganti kurikulum, platform, dan aplikasi. Berbagai program seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan platform pembelajaran digital memiliki tujuan yang baik.
Namun, semua platform tersebut akan kehilangan makna apabila tidak memiliki jalan untuk mengaksesnya.
Dan jalan itu adalah konektivitas.
Konektivitas Pendidikan Tidak Boleh Selamanya Bergantung kepada Pihak Ketiga
Salah satu persoalan mendasar adalah ketergantungan terhadap penyedia layanan komersial.
Kebutuhan konektivitas pendidikan nasional tidak boleh sepenuhnya bergantung pada mekanisme bisnis dan pertimbangan komersial. Ketika terjadi bencana, gangguan teknis, perubahan kebijakan, atau kenaikan biaya layanan, maka sekolah-sekolah di wilayah terpencil berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak.
Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945.
Pendidikan bukan sekadar komoditas.
Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
Saatnya Indonesia Memiliki Satelit Pendidikan
Karena itu, sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembangunan satelit pendidikan nasional yang secara khusus mendukung pemerataan akses pendidikan.
Satelit tersebut bukan sekadar proyek teknologi atau simbol kemajuan. Ia harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis nasional, sebagaimana jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik.
Satelit pendidikan nasional dapat diarahkan untuk menyalurkan konten pembelajaran nasional ke seluruh sekolah, menyediakan konektivitas internet bagi sekolah dan kampus di wilayah 3T, mendukung tele-edukasi dan pembelajaran jarak jauh, memperkuat pelatihan guru dan dosen, mendukung kolaborasi riset antarperguruan tinggi, membangun sistem data pendidikan yang aman dan berdaulat, serta mendukung layanan telemedicine melalui kolaborasi lintas sektor.
Dengan satelit pendidikan nasional, seorang anak di Pulau Rote dapat mengikuti pembelajaran dari universitas terbaik secara langsung. Dosen di Papua dapat melakukan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dunia. Guru di pedalaman dapat mengikuti pelatihan dan mengakses sumber belajar digital tanpa harus meninggalkan daerahnya.
Inilah makna pemerataan pendidikan yang sesungguhnya.
Bukan hanya pemerataan gedung sekolah, tetapi pemerataan akses terhadap ilmu pengetahuan.
Meningkatkan Kualitas Guru
Guru adalah kunci utama pendidikan.
Namun, banyak guru di daerah 3T masih mengalami keterbatasan dalam mengikuti pelatihan, webinar, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi karena persoalan konektivitas.
Dengan adanya infrastruktur satelit pendidikan, pelatihan guru dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan tanpa harus selalu mengirimkan instruktur secara fisik ke daerah-daerah terpencil.
Pusat-pusat pelatihan nasional dapat hadir secara virtual di setiap sekolah.
Guru di pelosok tidak lagi menjadi penonton perkembangan pendidikan nasional. Mereka dapat menjadi bagian aktif dari proses peningkatan kualitas pendidikan.
Mendorong Perguruan Tinggi di Luar Jawa
Satelit pendidikan juga dapat menjadi pengungkit bagi perguruan tinggi di luar Jawa.
Akses terhadap jurnal internasional, pusat data, komputasi berkapasitas tinggi, kecerdasan buatan, serta kolaborasi penelitian tidak boleh terus terhambat oleh persoalan bandwidth.
Indonesia dapat membangun sebuah ekosistem Kampus Nusantara Virtual.
Satu ekosistem pendidikan nasional yang memungkinkan ribuan kampus di seluruh Indonesia terhubung dalam satu jaringan pengetahuan.
Satu kurikulum unggulan dapat diakses oleh ribuan kampus. Para akademisi dapat berkolaborasi tanpa terhalang jarak geografis.
Kedaulatan Data Pendidikan
Data pendidikan merupakan aset strategis negara.
Data puluhan juta siswa, guru, dosen, dan institusi pendidikan harus dilindungi sebagai bagian dari kedaulatan digital nasional.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi pendidikan. Kita harus mampu membangun infrastruktur sendiri, mengembangkan teknologi sendiri, dan memastikan bahwa data pendidikan nasional dikelola dengan prinsip keamanan dan kedaulatan.
Satelit pendidikan bukan hanya soal internet.
Ia juga berkaitan dengan kedaulatan data dan masa depan kecerdasan buatan Indonesia.
Mahal di Awal, Efisien dalam Jangka Panjang
Pembangunan satelit tentu membutuhkan investasi besar. Namun, pembangunan infrastruktur strategis tidak boleh hanya dilihat dari biaya awal.
Pemerintah harus menghitung manfaat jangka panjangnya.
Jika Indonesia memiliki infrastruktur satelit pendidikan sendiri, maka negara memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kapasitas, jangkauan, prioritas layanan, dan keberlanjutan konektivitas pendidikan nasional.
Investasi tersebut bukan sekadar belanja teknologi.
Ini adalah investasi sumber daya manusia.
Efek Domino bagi Ekonomi Daerah
Ketika sebuah sekolah di desa memiliki koneksi internet yang stabil, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh siswa dan guru.
UMKM dapat mulai memasarkan produknya secara digital. Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan. Tenaga kesehatan dapat memperoleh konsultasi jarak jauh. Bahkan peluang kerja jarak jauh dapat terbuka bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Dengan demikian, satu infrastruktur pendidikan dapat memberikan efek berganda bagi sektor ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan sosial.
Tantangan Harus Diantisipasi
Tentu saja, pembangunan satelit pendidikan memiliki tantangan besar. Mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, regulasi, tata kelola, keamanan siber, hingga potensi penyalahgunaan anggaran.
Karena itu, proyek sebesar ini harus dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Pemerintah dapat menggandeng BRIN, industri dirgantara nasional, perguruan tinggi, BUMN, serta industri teknologi dalam negeri.
Pengawasan publik dan lembaga negara juga harus diperkuat.
Targetnya harus jelas dan terukur: perencanaan dimulai sekarang, pembangunan dilakukan secara bertahap, dan seluruh sekolah di wilayah 3T harus memiliki akses konektivitas pendidikan yang layak sebelum 2030.
Indonesia Tidak Boleh Kalah karena Sinyal
Indonesia Emas 2045 akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.
Kita harus memilih: apakah Indonesia ingin menjadi bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul, atau terus tertinggal hanya karena persoalan akses internet?
Pembangunan satelit pendidikan nasional bukan sekadar proyek prestise.
Ini adalah investasi strategis untuk menciptakan kesetaraan pendidikan.
Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu, solusi infrastrukturnya juga harus berani dan sesuai dengan karakter geografisnya.
Saatnya Indonesia tidak hanya membeli akses teknologi.
Saatnya Indonesia membangun dan menguasai infrastrukturnya sendiri.
Sudah saatnya Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memiliki “langitnya” sendiri.
Karena anak-anak Indonesia di pelosok negeri tidak boleh kalah bersaing hanya karena mereka lahir di tempat yang jauh dari menara pemancar dan kabel fiber optik.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh terhambat oleh sinyal.
