Intelpostnews.com | Tasikmalaya, Jawa Barat,- Menjelang masa tenang Pemilu 2024 yang sebentar lagi memasuki hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan berbagai kalangan, pasalnya beberapa hari yang lalu tepatnya hari Senin, 5 Februari 2024, ratusan mahasiswa lakukan aksi demo didepan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya guna mempertanyakan adanya dugaan pemotongan uang transportasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilakukan oleh oknum PPK se-Kabupaten Tasikmalaya dari masing-masing Kecamatan dengan nominal bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap KPPS dengan alasan yang tidak jelas.
Seperti yang dilansir dari media online DetikJabar.com dengan judul berita, “Mahasiswa Geruduk Kantor KPU Kabupaten Tasik, Ada Apa?“, mengabarkan, Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Senin (5/2/2024) siang. Dalam aksinya mereka mempertanyakan dugaan pemotongan anggaran dan bimtek untuk KPPS. Mahasiswa yang hadir merupakan gabungan dari Pergerakan Islam Indonesia (PMII), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dan Himpunan Mahasiswa Leuwisari (HML).
Aksi mahasiswa sempat sedikit memanas. Mereka juga terlibat saling dorong dengan polisi yang melakukan pengamanan di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.
“Kawan-kawan tenang, kalau bentrok gini mending kita pulang. Kita kesini bukan untuk chaos, ada waktunya chaosmah. Kita ke-sini untuk perjuangkan rekan-rekan KPPS yang jumlahnya ribuan,” kata Mujib Rahman wahid, selaku koordinator aksi.
Meski begitu mereka tetap menyuarakan aspirasinya. Mereka juga mempertanyakan dugaan pemotongan anggaran transport dan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk KPPS mencapai Rp 3,5 Miliar.
“Kami mempertanyakan dugaan pemotongan honor transport dan Bimtek KPPS. Patut kami duga ada indiksi kearah pemotongan. Estimasi dari ribuan anggota KPPS sekabupaten Tasikmalaya sekitar Rp 3 Milyar, yah Rp 3,5 milyar,” kata Mujib.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami membantah adanya pemotongan. Hasil klarifikasinya, uang transport dan bimtek sangaja disimpan untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
“Klarifikasi kita, nggak ada pemotongan yang ada hasil klarifikasi ke PPK bahwa uang itu ditunda dulu penyaluranya belum semua karena bimtek nggak sekali bisa beberapa kali. Sementara anggaran dari kami KPU kan hanya untuk sekali,” ucap Ami Imron.
Menanggapi terkait tuntutan pengembalian sisa uang transport, lanjut Ami, pihaknya akan mengontrol tuntutan yang dilontarkan oleh mahasiswa. Pihaknya juga memastikan, uang sisa akan disalurkan ke KPPS.
“Kita akan kontrol itu dan pastikan bahwa, semua hak KPPS itu bisa sampai nggak ada pemotongan,” ujar Ami.
Pengakuan atau jawaban Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron tersebut berbeda jauh kepada tim intelposynews.com saat dikonfirmasi melalui telepon whatsapp miliknya, (Jum’at, 9 Februari 2024) yang mengatakan jika pemotongan itu benar ada dengan nominal bervariasi mulai dari 50.000,- sampai dengan 100.000,- dari setiap anggaran transportasi atau Bimtek dari masing-masing KPPS. Ami pun mengatakan jika hal tersebut diluar sepengetahuan dirinya dan sudah melakukan pemanggilan terhadap seluruh PPK se-Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin, 5 Februari 2024 setelah usai pihak mahasiswa melakukan aksi demo dan meminta kepada seluruh PPK untuk segera dikembalikan kepada setiap KPPS nya dalam waktu tiga hari.
“Iya baik, tentang itu kemarin juga kita ketika paska aksi itu sorenya langsung memanggil seluruh ketua PPK dari 39 Kecamatan kita kumpulkan semuanya di kantor, dan sebenarnya langkah itu sudah kita lakukan waktu setelah ada bimtek juga, tapi kita tidak continue lagi kita kembali memanggil semua, nah waktu hari Senin seusai siangnya ada aksi, sorenya kita panggil semua dan kita sampaikan kembali dan kita cek kembali memang betul seluruhnya belum mengembalikan dan memang sudah ada juga sebagian yang sudah mengembalikan dengan membuat kegiatan pada saat itu, tapi memang ada beberapa yang memang belum mengadakan kegiatan itu untuk mengembalikan. Makanya pada saat itu saya instruksikan untuk segera mengembalikan seluruh hak KPPS yang masih tertahan baik di PPK maupun di PPS , dan sayapun menyuruh membuat laporan namun sampai saat ini saya belum menarik seluruhnya laporan itu secara administrasi seluruhnya laporan itu belum saya terima sekarang“, ucapnya.
Ketika dikonfirmasi berapa jumlah uang transport pelantikan dan transport bimtek KPPS yang dipotong oleh PPK, Ami pun mengatakan, “Itu bermacam-macam Pak, nah emang ada beberapa kan yang memang sudah full dari awal 300 ribu itu sudah diterima semua KPPS dari beberapa Kecamatan, dan ada juga yang ditahannya itu ada yang menahan lima puluh ribu dari uang transport dan bimtek, ada yang menahannya seratus ribu dari uang transport pelantikan dan uang transport bimtek, jadi bermacam-macam, kan 300 ribu itu kumulatif uang transport pelantikan dan uang transport bimtek yang yang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”, ungkap Ami.
Saat kembali dikonfirmasi apa dasar pihak PPK melakukan pemotongan uang transport pelantikan dan transport bimtek KPPS, Ami pun mengatakan jika hal itu atas dasar inisiatif mereka dengan alasan bahwa bimtek tidak cukup satu kali untuk membina KPPS supaya lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan diluar instruksi dirinya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu Ami pun mengatakan jika pihaknya sudah memberikan sanksi teguran secara lisan terhadap PPK yang terlibat untuk segera mengembalikan uang KPPS yang telah dipotong nya, namun jika dikemudian hari ternyata masih ada oknum PPK yang masih juga belum mengembalikan, pihaknya akan melakukan musyawarah bersama para pimpinan untuk memberikan sanksi lain terhadap PPK yang terlibat atau yang belum mengembalikan uang KPPS yang dipotong nya dalam waktu tida hari terhitung sejak hari Senin, 5 Februari 2024, tapi karena ada beberapa yang klarifikasi bahwa masih padat dengan logistik, jadi masih ada beberapa PPK yang belum mengembalikan uang KPPS yang dipotong nya tersebut.
“Ya betul pak itu inisiatif sebenarnya inisiatif mereka karena mereka rasa bahwa bimtek itu tidak cukup satu kali dilakukannya, itu butuh beberapa kali untuk membina KPPS supaya mereka maksimal dalam melaksanakan tugas, jadi itu inisiatif sifatnya dan buktinya ya kan kalau saya instruksikan mungkin seluruhnya itu melakukan itu, kan buktinya tidak. Untuk sanksi nya sementara ini baru pemanggilan dan memberikan pernyataan aja gitu pak, kami baru berikan teguran secara lisan saja karena baru pemanggilan Pak, berbeda mungkin nanti apabila hasil kami cek ternyata tidak mengembalikan, mungkin itu sanksinya nanti kami musyawarahkan kembali dengan semua pimpinan ya apabila hasilnya ada yang tidak mengembalikan, dan kami beri waktu kepada setiap PPK yang terlibat untuk mengembalikan uang KPPS itu kemarin kita sudah memberikan waktu selama tiga hari ke depan terhitung sejak hari Senin, 5 Februari 2024, tapi memang ada beberapa yang klarifikasi bahwa masih padat dengan logistik, jadi mereka masih ada yang belum itu karena memang pengesetan dan segala macamnya logistik masih berjalan“, tutupnya. (Chandra Foetra S).
