Intelpostnews.com | Kabupaten Tasikmalaya ,Jawa Barat – Kabupaten Tasikmalaya masih masuk dalam kategori daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data tiga tahun terakhir (2023–2025), wilayah ini menempati peringkat ketiga tingkat risiko bencana dari 27 kabupaten/kota, setelah Sukabumi dan Cianjur.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2026.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Azis Riswandi, menyampaikan bahwa secara geografis, Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi. Wilayahnya didominasi pegunungan dengan banyak lereng, tebing, dan jurang, serta garis pantai sepanjang 54,5 kilometer di wilayah selatan (Cipatujah–Cikalong).
“Dengan kondisi tersebut, hampir semua jenis bencana berpotensi terjadi, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Salah satu yang paling sering terjadi adalah tanah longsor,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/04/2026).
Selain faktor alam, Azis menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai serta aktivitas penebangan hutan tanpa pengelolaan yang baik dinilai turut meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan longsor.
“Masih ada juga masyarakat yang membangun permukiman di daerah rawan seperti lereng gunung. Ini tentu meningkatkan potensi risiko ketika bencana terjadi,” tambahnya.
Kabupaten Tasikmalaya sendiri memiliki luas wilayah sekitar 2.708,82 km² dengan jumlah penduduk mencapai hampir 2 juta jiwa yang tersebar di 39 kecamatan dan 351 desa. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang menyeluruh dari seluruh elemen.
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang diperingati setiap 26 April menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tahun ini, HKB mengusung tema “Siap untuk Selamat” dengan subtema “Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana.”
HKB sendiri diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 2017, seiring perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menekankan pendekatan preventif, partisipatif, holistik, dan desentralistik.
Melalui peringatan ini, BPBD mendorong berbagai kegiatan seperti simulasi evakuasi dan edukasi kebencanaan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
“Tujuannya jelas, membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri,” jelas Azis.
Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media melalui pendekatan pentahelix.
BPBD Kabupaten Tasikmalaya menyatakan siap berperan aktif dalam menyukseskan HKB 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi antar stakeholder dan membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
“Dengan kesiapsiagaan yang baik, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan meminimalisir kerugian akibat bencana,” pungkasnya.
