Intelpostnews.com | Tasikmalaya,Jawa Barat — Tasik Government Watch (TGW) mendorong adanya optimalisasi potensi zakat dari ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Gagasan tersebut disampaikan TGW dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan perwakilan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI), Rabu (2/9/2026).
Ketua Umum TGW, Teni Ramdhani, mengatakan gagasan tersebut muncul dari melihat besarnya aktivitas dan perputaran ekonomi yang terdapat dalam ekosistem SPPG. Menurutnya, potensi tersebut dapat diarahkan menjadi bagian dari kontribusi sosial melalui instrumen zakat.
“Kita melihat ada potensi besar yang selama ini belum banyak dibicarakan. Ekosistem SPPG memiliki aktivitas operasional yang besar, sehingga kami berpikir bagaimana keberadaannya juga bisa memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat melalui instrumen zakat,” ujar Teni.
Menurut Teni, zakat menjadi instrumen yang dinilai tepat untuk memperluas manfaat ekonomi program MBG, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menilai optimalisasi zakat dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi sosial di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang terbatas.
“Di tengah beban fiskal yang cukup ketat dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah, optimalisasi dana umat melalui instrumen zakat ini sangat rasional. Secara tidak langsung, ini dapat membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat,” katanya.
TGW secara khusus mendorong agar pengelolaan dan penyaluran zakat tersebut dilakukan melalui BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
Teni mengatakan pilihan tersebut didasarkan pada fungsi dan pengalaman BAZNAS dalam menghimpun serta menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kita melihat BAZNAS selama ini konsisten hadir sebagai jaring pengaman sosial. Ketika ada masyarakat yang menghadapi persoalan seperti kebutuhan pengobatan atau persoalan ekonomi, BAZNAS bisa hadir memberikan solusi. Karena itu, kami melihat penyaluran melalui BAZNAS akan lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.
Usulan TGW tersebut mendapat respons positif dari Pemkab Tasikmalaya.
Asisten Daerah (Asda) 1 Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Rubi Azhara, S.STP., M.Si., yang menerima audiensi tersebut mengapresiasi gagasan TGW. Pemkab menilai usulan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan potensi pemberdayaan umat dari program berskala nasional seperti MBG.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemkab Tasikmalaya berencana mendorong Bupati Tasikmalaya menerbitkan Surat Edaran (SE) atau Instruksi Bupati yang berkaitan dengan penyaluran zakat dari ekosistem SPPG melalui BAZNAS.
Jika nantinya diterbitkan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi yayasan maupun mitra SPPG di Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, H. Dadan Bardan, M.Ag., beserta jajaran juga menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut. Hal senada disampaikan perwakilan Korwil SPPI, Hikmat, yang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam menindaklanjuti usulan TGW.
Bagi TGW, usulan tersebut bukan sekadar persoalan penghimpunan zakat, tetapi bagaimana program pemerintah yang berskala besar dapat memberikan efek sosial yang lebih luas kepada masyarakat.
Teni menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut hingga ada tindak lanjut konkret dari Pemkab Tasikmalaya.
“Kami sangat menyadari bahwa implementasi di lapangan membutuhkan proses penyesuaian dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, TGW akan mengawal komitmen ini sampai Surat Edaran atau Instruksi Bupati tersebut benar-benar diterbitkan,” pungkasnya.
