Bukittinggi – DPD Partai Perindo Kota Bukittinggi menilai publik perlu bijak menyikapi berbagai hasil riset mengenai tingginya jangkauan digital (reach) kepala daerah. Menurut Perindo, data tersebut hanya menggambarkan luasnya penyebaran informasi, bukan ukuran elektabilitas maupun jaminan bahwa seorang figur akan dipilih masyarakat pada pemilihan gubernur.
Ketua DPD Partai Perindo Kota Bukittinggi, Dr. (c). Riyan Permana Putra, SH., MH., mengatakan bahwa dalam ilmu komunikasi politik, reach merupakan indikator efektivitas distribusi pesan. Artinya, semakin tinggi reach, semakin banyak masyarakat yang melihat suatu konten. Namun, melihat suatu konten tidak sama dengan menyukai, mempercayai, apalagi memilih tokoh yang diberitakan.
“Jangan sampai publik digiring pada kesimpulan bahwa karena paling banyak muncul di ruang digital, maka otomatis paling layak menjadi gubernur. Kesimpulan seperti itu tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat,” ujarnya pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Menurut Riyan, teori komunikasi politik membedakan secara tegas antara paparan informasi (exposure), penerimaan pesan (acceptance), kepercayaan (trust), dan perilaku memilih (voting behavior). Seseorang dapat melihat suatu pemberitaan berkali-kali, tetapi belum tentu menerima isi pesannya, mempercayainya, atau menjadikannya dasar menentukan pilihan politik.
Ia menjelaskan bahwa dalam kajian perilaku pemilih, keputusan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti rekam jejak kepemimpinan, integritas pribadi, keberhasilan menyelesaikan persoalan publik, kedekatan dengan masyarakat, kapasitas memimpin, hingga persepsi terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Faktor-faktor tersebut jauh lebih menentukan dibanding sekadar tingginya eksposur di media.
“Popularitas bisa dibangun melalui publikasi. Namun kepercayaan hanya dapat dibangun melalui integritas dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat. Rakyat Sumatera Barat semakin cerdas membedakan antara pencitraan dengan kepemimpinan yang benar-benar bekerja,” katanya.
Riyan menambahkan bahwa dalam teori agenda-setting, media memang mampu memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Namun teori tersebut tidak menyatakan bahwa media dapat secara otomatis menentukan pilihan politik masyarakat. Demikian pula teori two-step flow of communication menunjukkan bahwa pengaruh politik sering kali terbentuk melalui tokoh masyarakat, pemuka agama, pemimpin komunitas, dan percakapan sosial, bukan semata-mata karena seseorang mendominasi ruang digital.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya reach tidak selalu lahir dari prestasi. Jangkauan publik dapat meningkat karena berbagai faktor, mulai dari kebijakan yang menuai dukungan, kritik, kontroversi, hingga intensitas pemberitaan pemerintah. Karena itu, menjadikan reach sebagai ukuran kelayakan calon gubernur merupakan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan persepsi publik.
“Yang dibutuhkan Sumatera Barat bukan pemimpin yang sekadar paling sering muncul di layar telepon genggam masyarakat, tetapi pemimpin yang mempunyai rekam jejak bersih, berani melawan korupsi, tidak menyalahgunakan kewenangan, berpihak kepada pedagang kecil, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, serta mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Perindo Bukittinggi berpandangan bahwa kontestasi pemilihan gubernur seharusnya menjadi ruang adu gagasan, adu program, dan adu rekam jejak, bukan sekadar adu angka jangkauan digital. Elektabilitas yang sesungguhnya lahir dari kepercayaan publik yang dibangun melalui integritas, keberanian mengambil keputusan yang benar, pemerintahan yang bersih, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Rakyat Sumatera Barat tidak sedang mencari figur yang paling viral. Rakyat mencari pemimpin yang paling dapat dipercaya. Pada akhirnya, yang menentukan kemenangan bukan algoritma media sosial, melainkan suara rakyat di bilik suara,” tutup Riyan.
Sebelumnya dilansir dari Info Sumbar 24.com, Wali Kota Bukittinggi kembali mencatatkan capaian yang mencolok di ruang digital. Berdasarkan hasil riset POLSTRA Research & Consulting, Wali Kota Bukittinggi menempati peringkat pertama sebagai kepala daerah dengan jangkauan penonton dan pembaca konten (reach) tertinggi di Sumatera Barat, dengan total 1.456.389 jangkauan selama periode 27 Mei-28 Juni 2026.
Angka tersebut menempatkan Walikota Bukittinggi di atas Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang meraih 1.289.826 jangkauan serta Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dengan 1.143.966 jangkauan. Capaian ini sekaligus mempertegas dominasi Bukittinggi dalam perhatian publik di berbagai platform digital.
Tingginya jangkauan tersebut dinilai tidak lepas dari intensitas pemberitaan dan publikasi berbagai program Pemerintah Kota Bukittinggi.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pariwisata, peningkatan pelayanan publik, hingga rangkaian kegiatan peringatan 100 Tahun Jam Gadang, menjadi isu yang konsisten menyedot perhatian masyarakat.
Capaian ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki daya tarik yang tinggi di ruang publik.
Besarnya jangkauan konten juga menjadi indikator kuat bahwa komunikasi publik pemerintah berhasil menjangkau masyarakat secara luas dan efektif.
Meski demikian, tingginya angka reach bukan semata-mata ukuran popularitas. Jangkauan digital yang besar harus mampu diterjemahkan menjadi kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, serta keberhasilan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Dengan menempati posisi teratas dalam riset POLSTRA, Walikota Bukittinggi mengukuhkan Bukittinggi sebagai salah satu daerah dengan eksposur digital paling kuat di Sumatera Barat.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan tingginya perhatian publik, tetapi juga memastikan setiap informasi yang disampaikan sejalan dengan kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(Tim)
